poskomalut.com
baner header

Bawaslu Halut Ancam Diskualifikasi Cakada

Bila Politisir Bansos dan Lakukan Money Politic

TOBELO-PM.com, Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar 9 Desember 2020 mendatang, masih dalam tahapan verifikasi factual (Verfak) persyaratan calon perseorangan dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit). Namun, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut) sudah memberikan peringatan keras kepada calon kepala daerah (Cakada) yang bakal berkontestasi di Pilkada Halut nanti, agar tetap taat pada aturan yang berlaku.

Bahkan Bawaslu tidak segan-segan mendiskualifikasi Cakada yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Konteks pelanggaran pemilu dalam Pilkada yang dimaksud, terkait politisir dana bantuan sosial (Bansos) dan praktek money politic dalam perebutan rekomendasi partai politikk, baik itu dilakukan incumbent atau bukan incumbent.

“Kita tidak segan-segan untuk mendiskualifikasi Cakada yang melanggar aturan pemilu UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” tegas anggota Bawaslu Halut Iksan Hamiru.

Dirinya menjelaskan, terkait sanksi mahar politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, bahwa mahar politik sebagai suatu tindakan memberi dan menerima imbalan pada proses pencalonan kepala daerah. Selain itu,  terkait politisir Bansos dan BLT sesuai dengan terbitnya Perppu 2 Nomor Tahun 2020, membuka ruang bagi Bawaslu untuk menindak kepala/wakil kepala daerah yang memolitisasi bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19.

“Kami berharap petahana memperhatikan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Bantuan sosial benar-benar tujuannya untuk kemanusiaan. Jangan dipolitisir unutk kepentingan Pilkada nanti,” sebut Iksan Hamiru.

Lanjut ia, setelah KPU menetapkan tanggal penetapan calon kepala/wakil kepala daerah untuk Pilkada 2020, Bawaslu bisa menindak para petahana berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Norma tersebut pimpinan daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, baik di daerah sendiri atau daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tidak masalah, asalkan jangan dipolitisasi yang dibungkus dengan ajakan atau janji serta harapan untuk dipilih nanti,” tandas Iksan.

Iksan mengaku, selama tahapan berjalan untuk penyerahan Bansos dan BLT belum diketahui terjadi politisir, karena yang diketahui untuk Halut, pembagian Bansos diserahakan oleh Camat maupun pejabat Pemda Halut.

“Jika dalam penyerehan Bansos dan BLT kemudian dalam sembutan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu Cakada, maka itu jelas pelanggaran, tetapi di Halut belum ada, bahkan saat ini, Bawaslu telah menyurat ke seluruh Desa untuk pengawasan penyerahan Bansos dan BLT,” jelas Iksan.

Sedangkan untuk bukan petahana, pemberian bantuan kepada masyarakat dengan iming-iming atau ajakan untuk dipilih nanti tetap dikenakan sanksi oleh Bawaslu, mesipun bantuan yang diberikan pada saat belum ditetapkan sebagai peserta pada Pilkada.

“Sekalipun pemberian bantuan belum ada penetapan paslon oleh KPU, akan tetapi tetap melanggar aturan jika nanti ada laporan ke Bawaslu,” akhirinya. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: