Bupati Halut Surati Presiden, Siap Gugat Mendagri, Pemprov dan Halbar

Bupati Halmahera Utara, Frans Manery
Bupati Halut, Frans Manery

Tuding Permendagri 60/2019 Hasil Persekongkolan

TOBELO-PM.com, Polemik Permendagri 60 tahun 2019 belum berakhir. Pemkab Halmahera Utara (Halut) pun akhirnya mengambil jalur hukum atas polemik pemasangan titik koordinat batas wilayah Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) di Enam Desa.

Langkah hukum pertama; mengajukan judicial review (JR) atas Permendagri nomor 60 tahun 2019 ke Mahkama Agung (MA). Kedua; Pemkab Halut telah membentuk tim hukum untuk menggugat Mendagri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan Pemkab Halbar ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). Langkah hukum yang diambil Pemkab Halut tersebut dikarenakan, penerbitan Permendagri 60 tahun 2019 pemasangan titik koordinat enam desa, hingga pembentukan empat desa baru masuk Halbar tersebut merupakan buah dari persekongkolan Kemendagri, Pemprov Malut dan Pemkab Halbar. "Saya juga sudah bosan bicara enam desa, sehingga kita perlu menyampaikan judicial review atas Permendagri 60 ke MA, dan menggugat ke PTUN, agar masalah tapal batas Halut-Halbar segera selesai," tegas Bupati, Senin (24/02/2020).

Sebelumnya,
Bupati Frans Manery juga menggelar pertemuan tertutup bersama pemerintah desa,
pemuda serta tokoh masyarakat yang ada di enam desa, Kecamatan Kao teluk,
Kabupaten Halut di ruang rapat kantor Bupati Halut. Rapat tersebut, bukan hanya
membahas masalah enam desa yang sedang dipolemikkan,  tetapi masalah tapal
batas Gogoroko di Loloda antara Halut-Halbar juga menjadi titik perhatiannya.

Pemda
berkomitmen soal tapal batas dari Apulea Loloda Utara, hingga enam desa,
kecamatan Kao teluk harus diselesaikan. "Kita bicarakan pada rapat ini,
terkait enam desa, dan gogoroko di wilayah Galela dan Loloda Halbar untuk 
diselesaikan,” ujarnya.

Sementara Ketua
DPRD Halut, Julius Dagilaha mengatakan, solusi dari persoalan tapal batas ini,
tidak hanya berakhir pada wacana, akan tetapi harus ada langkah kongkrit,
dengan menempuh jalur hukum. Menyampaikan judicial
review ke MA, agar bisa membatalkan Permendagri nomor 60 tahun
2019. Selain itu, menggugat Mendagri, Pemrov Malut, dan Pemda Halbar ke PTUN
atas upaya menerbitkan Permendagri yang dinilai, pemasangan titik koordinat
merugikan Halut. "Dalam undang-undang sudah menyampaikan bahwa jika
terjadi kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali. Sehingga ada dua
langkah yang akan kita tempuh, pertama judicial
review, kedua gugat Pemerintah Pusat, Pemprov Malut dan Halbar ke
PTUN," tegasnya.

Senada Sekda Halut, Fredy Tjandua mendesak, secepatnya akan melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait masalah tapal batas tersebut. "Sebelum kita usulkan judicial review dan gugat ke PTUN, awalnya kita akan menyurat ke Presiden," pungkasnya. (mar/red)

Komentar

Loading...