MOROTAI-PM.com, Kebijakan Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Benny Laos yang mengerahkan besar besaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) disemua instansi untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), berkaitan dengan ekonomi luar negeri selama beberapa hari di ruang aula kantor DPRD Morotai, ternyata berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat di SKPD. Bahkan, sejumlah SKPD yang berada satu atap dengan sekretariat bupati dalam beberapa hari ini sangat sunyi.
Selain itu, akibat dari adanya kegiatan Bimtek yang diprakarsai oleh pihak Menlu itu, membuat upacara 17 bulan berjalan tidak jadi dilakukan oleh ASN yang bertugas di kantor Bupati.
“Biasanya ada upacara 17 bulan berjalan, tapi tadi (kemarin) tidak ada karena hampir seluruh pegawai ikut kegiatan Bimtek, makanya tidak ada upacara atau apel,” ungkap salah satu ASN di kantor Bupati kemarin
Menurutnya, pengiriman ASN untuk mengikuti kegiatan Bimtek itu telah ditentukan oleh pimpinan yakni 10 orang per dinas. Namun, faktanya hampir semua yang ada di dinas ikut kegiatan itu. Akibatnya, perkantoran jadi sunyi.
“Perwakilan masing masing kantor itu ada 10, mulai dari Kadis, seluruh Kabid dan ASN, makanya wajar kalau pelayanan juga terganggu,” tandasnya.
Seharusnya, perwakilan atau utusan ke sekretariat DPRD selama beberapa hari tersebut hanya pihak terkait saja dengan tidak mengerahkan ASN, karena itu juga tidak profesional.
“Kita dituntut masuk kerja setiap hari, sementara terkait kegiatan Menlu itu kan dinas terkait saja, kenapa harus melibatkan semua orang, apalagi terkait hubungan luar negeri itu kan wilayah pusat dan itu ada aturannya,”cetusnya
Terkait pengerahan ASN ke sekretariat kantor DPRD itu diakui Asisten I Bidang Pemerintahan Muhlis Baay. Muhlis menjelaskan, para pimpinan SKPD dan pegawai lagi mengikuti Bimtek.
“Semua dorang ada disini ikut kegiatan.”akunya ketika dikonfirmasi koran ini di kantor DPRD,” singkatnya.
Sementara SKPD maupun bagian yang berada di kantor Bupati adalah bagian Humas, Hukum, Kesra, Umum, Protokoler, pemerintahan dan Perbatasan, sedangkan SKPD adalah PU, Parawisata, Kesbangpol, Bappeda, DPMD, BKD, Inspektorat, Perindakop, Perkim dan Dinas Keuangan.
Berdasarkan pantauan koran ini, hanya DPMD dan Keuangan saja yang terlihat pelayanan terhadap masyarakat, sementara ruangan sejumlah asisten, staf ahli dan staf khusus juga terlihat kosong. (ota/red)
Tinggalkan Balasan