DBH Tak Kunjung Cair, Akademisi Nilai Pemprov Malut Tak Paham Kebijakan Fiskal

Foto Akademisi Unhena Gunawan Abbas

TOBELO-PM.com, Akademisi Universitas Hein Namotemo (Unhena) Provinsi Maluku Utara Gunawan Abbas menyoroti soal anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak direalisasi oleh Pemerintah Provinsi Malut kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Halut. Ia menilai Pemprov Malut tidak paham kebijakan Fiskal untuk desentralisasi.

Akademisi Unhena Gunawan Abbas mengatakan, DBH merupakan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dititipkan di Pemrov Malut untuk disalurkan ke Pemda Halut.

"DBH itu kan bersumber dari Anggaran APBN dan itu sudah dipahamin oleh Pemprov, jadi pemprov jangan seenaknya menahan atau memakai anggaran tersebut tanpa ada komunikasi intens dengan pemda halut, kalaupun diduga anggaran tersebut sudah dipakai, berarti Pemprov tidak memahami masalah kebijakan fiskal dearah," Ujar Gunawan, Rabu (30/11).

Gunawan menjelaskan, anggaran DBH tersebut sangat penting bagi Pemda Halut diakhir tahun. Sebab, Pemda harus mendanai berbagai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisai.

"Untuk itu problem keterlambatan pembagian Dana Bagi Hasil tersebut, jangan dibiarkan diam begitu saja sementara Pemda Halmahera Utara juga punya kebutuhan pembiayaan sangat besar apalagi dipenghujung ahir Tahun 2022," Jelas Gunawan.

Gunawan menegaskan, Pemprov harus transparan agar menghindari kecurigaan dari publik, bahwa anggaran DBH itu, sudah terpakai untuk kebutuhan Pemprov Malut.

"Jadi Pemprov juga harus Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian DBH. Hal ini sangat terkait dengan prinsip transparansi. Ketidakpastian DBH menjadi salah satu hal yang dikeluhkan daerah, karena dianggap menghambat perencanaan anggaran di daerah. khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat," Akhirinya.(Mar/red)

Komentar

Loading...