TOBELO-PM.com, Warga dua desa di
Kabupaten Halmahera Utara (Halut), yakni Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat
dan Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, mendesak Bupati Halut Frans
Manery untuk membatalkan hasil Pilkades.

Hal
ini disampikan warga dua desa saat melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (09/10/2019)
di depan kantor Bupati Halut. Massa dua desa ini datang menggunakan truk yang dilengkapi
sound sistem dan membawa spanduk masing masing. Dengan oratornya masing-masing,
massa aksi membeberkan sejumlah tuntutan dan kecurangan saat Pilkades 30
September lalu.

Korlap
dari Desa Samuda, Jeferson Luoko mengatakan, pelanggaran Pilkades kepada
Bupati,  Frans Manery. Bahkan menuntut bupati untuk membatalkan hasil
Pilkades Samuda yang dimenangkan Erwin Rasai. Hal ini karena Erwin Rasai diduga
menggunakan ijazah palsu. Massa aksi juga berjanji akan melaporkan Kades
terpilih Erwin Rasai ke Polres Halut.

“Kami
menyatakan menolak pelantikan kades terpilih nomor urut 01 Erwin Rasai, karena
kami tidak mau Kades berijazah palsu. Kami akan menggugat Erwin ke pihak
polisi, jaksa dan pengadilan karena diduga menggunakan ijazah palsu, sebab jelas
masuk kategori pidana,” tegas Jeferson.

Sementara
Korlap dari Desa Gorua Selatan, Samsul Lajou juga menyampaikan sejumlah
pelanggaran saat Pilkades di Desa Gorua selatan. Dimana, panitia Pilkades tidak
melakukan pendataan pemilih secara benar dan akurat.

“Banyaknya undangan yang tidak disampaikan ke pemilih, sehingga banyak warga yang tidak mencoblos. Bahkan ada undangan ganda yang diberikan untuk pemilih tertentu, serta ada banyak pelanggaran hukum yang dilakukan panitia Pilkades,” bebernya, sembari meminta bupati tidak melantik Kades terpilih. (jum/red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko Malut,
edisi Kamis  10 Oktober 2019, dengan
judul ‘Warga Dua Desa “Kepung” Kantor Bupati