TOBELO-pm.com, Usulan pembangunan stadion sepak bola berstandar PSSI di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) rupacanya dicoret DPRD. Padahal, anggaran pembangunan stadion diusulkan pada postur APBD Induk 2024.

DPRD menilai saat ini pembangunan stadion tidak penting atau bukan menjadi program prioritas daerah. Alasan lain penolakan bagi DPRD adalah kondisi keuangan daerah.

Sikap DPRD  ternyata langsung mendapat reaksi keras dari Wakil Bupati Halut, Muchlis Tapi Tapi. Ia lantas menebar ancaman, bahwa Pemda Halut bakal mencoret seluruh usulan Program Kerja (Poker) DPRD Halut dan hiba rumah ibadah per anggota legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf mengatakan, bahwa rencana pembangunan stadion bakal menelan dana sebesar Rp10 miliar. Program tersebut melekat di Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan setelah disodorkan RKA, komisi III menilai pembangunan stadion ini tidak penting.

"Keuangan daerah saat ini tidak sehat, itu disampaikan langsung Bupati Halut. Saat ini masih banyak hak-hak pegawai, kades, dan lain-lain belum diselesaikan. Ini menunjukan bahwa pendapatan daerah kita tidak stabil, antara harapan dan fakta di lapangan tidak berbanding lurus," jelasnya, Rabu 22 November kemarin.

Kata politikus Hanura itu, karena ini buka menjadi skala prioritas, jika ini dimasukkan ke dalam belanja daerah, maka di 2024 bawaan hutang Pemda Halut cukup besar. Jadi, pembangunan akan menjadi beban kas daerah.

“Ini bukan soal coret mencoret, yang dilihat disini adalah dari mana sumber anggaran untuk membangun stadion. Kita harus pelajari sumber anggaran, karena untuk anggaran transfer pusat sudah jelas dan porsi-porsi sudah ada, kecuali Dana Alokasi Umum (DAU) anggarannya sebesar Rp5,3 miliar dan alamat belanja yang itu dikontrak pusat daerah tidak punya hak untuk mengelola anggaran tersebut," katanya.

Disebutkan Sahril, ploting anggaran DAU sudah jelas, seperti pembayaran gaji PPPK, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Anggaran sebesar Rp5,3 miliar, daerah hanya mampu mengelola Rp3,80 miliar dar DAU plogren tersebut.

"Pemda hanya mengeloa diangka tersebut, ini artinya Pemda Halut tidak punya kewenangan mengotak-atik anggaran tersebut, maka itu yang menjadi alasan kami untuk mencoret program pembangunan stadion,"ujarnya.

Sahril menandaskan, jika ke depan Pemda Halut memaksakan untuk membangun stadion, maka DPRD tidak bertanggung jawab ketika ada masalah, karena penolakan itu adalah keputusan politik.

"Kita lihat saja ke depan, jika memang mereka serius untuk membangun, walaupun sudah dicoret oleh DPRD maka sebagai legislatif kami tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Senada, Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong menuturkan, pada prinsipnya setiap usulan adalah prioritas, jika ada anggaran akan dibangun, karena ada dua program didorong, yakni pembangunan stadion dan jalan dari Polres Halut menuju Gamhoku.

"Semua ini tergantung kondisi keuangan, jika ada anggaran sudah pasti dibangun, jika tidak ada anggran maka belum dibangun. Untuk stadion ini perencanaannya sudah ada sejak tahun 2022 lalu, namun karena kondisi keuangan Halut ini melemah, sehingga belum dibangun," tuturnya.

Terpisah, Wakil Bupati Halut, Muchlis Tapi Tapi mengatakan, rencana pembangunan stadion pernah diusulkan sejak tahun 2022 lalu.

“Bahkan perencnaannya sudah jalan di tahun 2023,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan stadion awalnya sudah masuk di batang tubuh APBD Perubahan 2023, namun karena waktu yang singkat, maka digeser ke APBD induk 2024.

“Yang bilang pembangunan stadion bola kaki Halut tidak mendesak, itu orang yang tidak peka dengan publik olahrgawan dan pencinta bola kaki di Halut,” cetus Muchlis.

Ia menjelaskan, bahwa Halut selama ini tidak memiliki sarana olah raga sepak bola berstandar PSSI. Jika sudah dicoret maka, Halut tidak pernah bisa menjadi tuan rumah tournamen bola kaki yang berskala nasional.

“Kalau alasan DPRD karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan maka, pemda juga bisa mencoret  semua usulan pokir anggota DPRD ditambah usulan anggaran hibah per anggota DPRD untuk bantuan rumah ibadah yang diperkirakan total kurang lebih Rp5-7  miliar,” tegas Muchlis.

Wabup membeberkan, di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, tapi DPRD lebih pentingkan diri mereka tanpa mempedulikan publik. Buktinya, pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD Halut lengkap dengan mobiler menghabiskan Rp11 miliar.

“Jika dibandngkan dengan pemabungan satadion bola kaki mana lebih penting, kepentingan publik atau kepentingan intetnal DPRD. Bicara efisiensi keuangan daerah, tetapi dalam praktek DPRD tidak sensisitif dengan kondisi keuangan daerah , setiap  waktu melakukan perjalanan dinas semua anggota DPRD,” tukasnya.