poskomalut.com
baner header

DPRD Desak Gubernur Malut Tindaklanjuti Rekomendasi KASN

SOFIFI-PM.com Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Wahda Z Imam menyoroti  rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) pada gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba, untuk meninjau kembali SK mutasi yang dilakukan Juli lalu.

Menurut Wahda, rekomendasi yang dikeluarkan KASN, menandakan bahwa Gubernur Abdul Gani Kasuba selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) lalai dalam melakukan mutasi pejabat di lingkungan provinsi Malut

“Iya jadi setiap pergeseran pejabat, baik promosi atau  mutasi harus ada rekomendasi dari Dirjen Otda berdasar ketentuan perundang-undangan. Jadi benar kalau ada rekomendasi KASN,  gubernur tidak mematuhi undang-undang, sehingga ada rekomendasi dari KASN,” katanya.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Malut itu medesak, gubernur Malut agar melaksanakan rekomendasi KASN. Pasalnya, gubernur dalam melakukan mutasi jabatan melanggar ketentuan. ”Gubernur tidak mematuhi ketentuan, jadi gubernur wajib melaksanakan rekomendasi KASN tersebut,” tegasnya.

Wahda mengaku, kelalaian gubernur Malut dua periode itu bisa mendapatkan sanksi berupa tidak menerimah gaji 6 bulan dan harus mengikuti pendidikan enam bulan.”Ada ancaman disiplin apabila kepala daerah lalai, maka diberikan sanksi dengan diikutkan pendidikan khusus 6 bulan dan tidak menerima gaji,”katanya.

Wakil ketua DPRD Malut periode 2019-2024 itu mengaku, melihat dari rekomendasi KASN, menyebutkan bahwa kesalahan ada pada gubernur Malut yang selalu PPK bukan pada Badan Pegawaian Daerah (BKD). ”Kesalahan formalnya ada pada  gubernur,  karna gubernur selaku PPK atau pejabat pembina kepegawain soal BKD itu kesalahan adminstratif,” katanya. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: