poskomalut.com
baner header

DPRD Halut Minta Kejelasan PAD 2020

TOBELO-PM.com,  Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Selasa (07/01/2020) memanggil Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut. Pemanggilan itu untuk  memintakan kejelasan terkait dengan progress capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020, dan problem anggaran di 2019. 

Pertemuan ini dihadiri Ketua Komisi II Samsul Bahri Umar bersama anggotanya, serta Kepala BKAD Halut Mahmud Lasidji.  Ketua Komisi II, Samsul Bahri Umar menyebutkan, dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan terkait dengan pendapatan yang dirancang sebelum perubahan dan estimasi pendapatan yang dirancang setelah perubahan di tahun 2020. Hal ini, lanjut Samsul merupakan bagian untuk dilihat progresnya, apakah sama seperti yang dirancang sampai pada tutup tahun anggaran atau tidak. 

Samsul menjelaskan, sesuai penjelaskan Kepala BKAD, bahwa sampai tutup anggaran tercapai 1 trilun lebih. Sementara DPRD lebih mempertanyakan soal DBH baik pusat dan provinsi. Dari estimasi yang dirancang, ternyata tidak mencapai target sesuai yang diharapkan.

“DBH pusat hanya berada pada Rp 59 miliar, sementara untuk DBH Provinsi dirancang Rp 42 miliar. Namun, hanya berada pada posisi Rp 20 miliar sehingga dari selisih itu terjadi sangat jauh,” terangnya.

Pihaknya juga memintakan kepada BKAD memberikan penjelasan soal kegiatan di 2019 yang kontraknya selesai 2019, tetapi pekerjaan belum selesai dan bagaimana progress keuangan. “Soal kegiatan 2019 dijawab Kaban, bahwa progress keuangan dalam kegiatan yang belum selesai di 2019, belum dibayarkan. Namun, akan dibayarkan setelah mereka menyampaikan dokumen pendukung baru kemudian akan diselesesikan,” terangnya. 

Komisi II juga mempertanyakan soal pajak galian c dan penyertaan modal salah satunya ke Bank Maluku. “Dalam pertemuan ini juga Kaban mengatakan bahwa ada sebagain kontraktor yang mengeluh. Namun dijelaskan bahwa soal pajak galian c sudah dilakukan berdasarkan peraturan bupati. Kami DPRD menyerankan kepada kadis namun jelas Kaban lewat modul yang dirancang dilakukan kerjasama dengan BUMDes. Hal ini dilakukan BKAD sehingga kontraktor tidak bermain-main. Serta juga kami menanyakan soal penyertaan modal terutamam ke Bank Maluku dan KPD yang telah dirancang sebelumnya,” urai Umar. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: