DPRD Morotai Geram Sikap Bupati Morotai

Anggota DPRD Morotai M Rasmin fabanyo

Rapat Tim TAPD Harus Izin Bupati

MOROTAI-PM.com, Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Selasa (05/05), terpaksa merobek surat undangan yang ditujukan kepada sejumlah pejabat Pemda Morotai yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Para wakil rakyat itu geram dengan ketidakhadiran TAPD ke kantor DPRD lantaran tidak diizinkan Bupati Benny Laos. Akibatnya, sejumlah anggota DPRD marah besar mengecam sikap Pemda Morotai di bawah kepemimpinan Beni.

"Kita geram, dikirim undangan tiba-tiba muncul izin harus lewat bupati ini yang  lembaga tersinggung kita undang SKPD dan TAPD itu semata mata menjalankan fungsi lembaga. Harus ijin bupati, lalu bupati tidak mengizinkan berarti dengan sendirinya melemahkan fungsi lembaga ini," cetus M Rasmin Fabanyo, salah satu tim banggar didampingi rekan rekannya kepada wartawan di Kantor DPRD kemarin.

Menurut Rasmin, pihaknya marah karena menganggap Pemda Morotai tidak menghargai lembaganya. Padahal, pemanggilan terhadap tim TAPD maupun SKPD dalam rangka mempertanyakan data pergeseran anggaran yang hingga kini belum disampaikan ke DPRD. Di sisi lain, Pemda Morotai tidak terbuka dan plin plan soal pergeseran anggaran itu.

"Undangan yang dilayangkan ke TAPD terkait pergesaram anggaran kebutuhan covid, awal diusulkan 20 miliar, rapat kedua iusulkan 47 miliar, belum selesai rinciannya dikasih ke DPRD, tiba tiba ada rincian muncul pernyataam Abjan Sofyan anggaran kepala Bappeda bahwa covid di rancang  51 miliar,  Kedua muncul pernyataan bendahara covid 7,2 m yang masuk dan dipakai 4,2 m lalu anggaran yamg lain sapa yang kelola. Itu yang butuh DPRD tahu, kita marah sekda WA ke saya katanya harus izin bupati,” kesalnya.

Rasmin dan para anggota DPRD mempertanyakan aturan pemanggilan terhadap tim TAPD harus melalui izin bupati itu termuat dalam aturan yang mana.

"Aturan yang mana jika harus ada izin bupati. Di aturan SKB itu DPRD tidak diberikan kewenangan persetujuan anggaran tapi hanya pemberitahuan. Persoalannya pemberitahuan berapa angka, berapa yang digeser ini harus transparan," tanya mereka.

DPRD mengancam jika panggilan ketiga tim TAPD tidak hadir akan memanggil orang nomor satu di pemerintahan Morotai itu. "Ini kalau sampai 3 kali tidak  hadir kita panggil bupati. Jangan kita seperti lilin menerangi orang lain tapi kita hancur didalam. Anggaran covid harus terbuka, kita harap satu pintu anggaran covidnya," tegas Rasmin.

Namun, sekitar pukul 3 sore, Bupati Benny hadir di ruang rapat sekretariat DPRD. Kehadiran orang nomor satu dalam rangka membahas anggaran yang digeser untuk kegiatan covid 19. Hanya saja, rapat itu dianggap tidak aman, sehingga digeser ke ruangan ketua DPRD. Sementara para wartawan tidak diizinkan masuk oleh pihak secretariat. Alasan mereka bahwa rapat tersebut adalah rapat internal pemda dan DPRD. (ota/red)

Komentar

Loading...