poskomalut.com
baner header

DPRD Warning Gubernur 27 IUP Bermasalah

SOFIFI-PM.com,Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) terhadap salah satu izin usaha pertambangan (IUP) Nikel di Halmahera Tengah itu merupakan warning bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk itu Pemprov Malut agar tidak melakukan perbaharui 27 IUP yang dipansus angket DPRD Malut, pasalnya 27 IUP yang diduga bermasalah itu telah dilaporkan ke KPK pada awal 2018 lalu.

“supervisi KPK itu untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupai di pertambangan, terhadap salah satu izin pertambangan di Halmahera Tengah, untuk Pemprov harus jelih pada 27 IUP yang diangketkan Deprov periode 2014-2019, pasalnya hasil pansus sudah dilaporkan pada KPK pada Februari 2018 lalu,”hal ini sampaikan Anggota Deprov Malut Sahril Taher melalui sambungan telpon seluler, Kamis (31/10/2019).

Sahril mengaku bahwa 27 IUP yang diangketkan Deprov beriode 2014-2019 itu hasil pansus ada dugaan tindak pindana pada 27 IUP itu, pasalnya sejumlah persyaratan tidak dipenuhi.”saya minta pada Pemprov Malut agar 27 IUP yang telah angketkan Deprov segera dicabut dan tidak bisa diperbaharui lagi, pasalnya ada dugaan tindak pidananya, bila perlu 27 IUP ini harus diblack list,”tegasnya.

Politisi partai Gerindra itu juga mengingatkan pada instansi teknis dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar tidak memproses lagi 27 IUP yang diduga bermasalah itu, pasalnya dalam laporan Pansus itu ada dugaan tidak pidananya.”Rekomendasi Pansus teerhadap 27 IUP pada Pemprov itu sudah jelas, untuk itu harus ada tindakan dari Pemprov dengan tidak lagi memproses atau memperbaharui IUP-nya lagi, jika tidak ini negri kita terjadi seperti apa lagi,”katanya.

Anggota Deprov Malut dapil Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai itu meminta pada KPK untuk menindaklanjuti rekomendasi terhadap 27 IUP yang diduga bermasalah itu,”kami minta pada KPK untuk melihat lebih jauh lagi laporan Pansus terhadap 27 IUP yang telah dilaporkan pada KPK pada februari 2018 lalu,”bebernya.

Ia mengaku desaknya ini bukan berarti bahwa Pemprov tidak mau ada investasi pertambangan di Malut namun berinvestasi dengan cara-cara sesuai dengan norma dan kententuan yang berlaku.”kita butuh investasi, tapi harus melalui mekanisme dan syarat-syarat harus dipenuhi, untuk itu Pemprov segera cabut 27 IUP itu yang diduga bermasalah,”desaknya.

Ia juga mendesak pada Gubernur Maluku Utara segera memberilan sanksi pada mantan kepala Dinas ESDM Malut Safruddin Manyilah dan Maftu yang diduga terlibat dalam 27 IUP itu, sehingga menjadi efek jerah.”saya dengan informasi mantan kadis ESDM Safrudin Manyilah suda ada di Malut untuk itu meminta pada penegak hukum tangkap yang bersangkutan karena diduga melakukan dintak pidana terhadap 27 IUP itu,”kata Sahril. (iel/red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Jumat, 01 November 2019, dengan judul ’Deprov Warning Gubernur 27 IUP Bermasalah’

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: