FPRO Gelar Aksi Tolak Pembuangan Tailing PT. Harita Group

Aksi From Pejuang Rakyat Obi di depan kantor PT. Harita Group cabang Ternate.

TERNATE- PM.com, From Pejuang Rakyat Obi (FPRO) melakukan aksi di depan Kantor PT. Harita Group Cabang Ternate, terkait dengan proyek pembuangan Tailing laut yang akan merusak ruang hidup masyarakat pesisir dan pulau kecil yang selama ini diporakporandakan oleh industri ekstraktif, serta menuntut PT. Harita Group untuk ditutup.

Aksi ini juga tergabung beberapa organisasi seperti WALHI, AMAN, GPMO,PEMBEBASAN,SEKBER, SRIKANDI, SEKOLAH KRITIS,GAMHAS,SAMURAI, SLAFERI FORAPO dan SEKOLA IDEOLOGI.

Koordinator aksi  Supratman
D. Sigi Kepada Poskomalut.com, Kamis (12/3) mengatakan, dalam Beberapa tahun
belakangan Provinsi Maluku Utara dihujani  313 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang
dilancarkan oleh pemerintah provinsi, tepat  pada tahun 2019 kemarin, PT. Trimenga Bangun
Persada sebagai anak perusahaan Harita Group yang bercokol di Kepulauan Obi,
Halmahera Selatan (Halsel) mendapat legalitas untuk menimbun limbah di Laut.

“ Untuk itu kami From Pejuang Rakyat Obi (FPRO) Menolak
Kompromi Sehingga Kami telah mengambil jalan untuk melancarkan aksi sebagai
bentuk perlawanan kami atas kebijakan pemerintah saat ini, kepercayaan kami
pada pemerintah semakin hari semakin surut dengan adanya berbagai persoalan
yang tak ada habisnya," ungkapnya.

Proyek pembuangan Tailing jelas menambah kehancuran wilayah
pesisir dan pulau kecil, mengingat pulau obi sendiri terdapat 14 perusahan
tambang nikel yang mengeruk daratan pulau yang memeiliki luas 254,2 Hektar.  Tentu daerah tidak ingin dijadikan seperti daratan
Morowali telah lama diobrak-abrik oleh 61 perusahaan tambang yang beraktivitas
di daratan dan pesisir Morowali.

"Proyek pembangunan Tailing ini jelas menambah
kehancuran di Dua wilayah itu, mulai dari keberlangsungan ekosistem, mangrove,
padang lamun, terumbu karang dan sumber daya perikanan yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat sebagai sumber pangan dan penghidupan,"cetusnya.

Supratman menjelaskan, potensi ancaman terbesar berikutnya
adalah masyarakat, karena terpapar secara lngsung akibat beraktifitas di laut,
maupun terpapar secara tidak langsung akibat mengonsumsi pangan laut,  lebih jauh lagi Kata Supratman, proyek ini
akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesesir, khususnya nelayan
skala kecil atau nelayan tradisional yang hidup bergantung pada sumber daya laut
dan perikanan di pesisir.

“Sikap Utama dari From Pejuang Rakyat Obi dalam Aksi ialah Pembuangan
limba (Tailing) di kepulauan Obi harus dihentikan dan tutup PT. Harita Group,
kami menuntut Gubernur Maluku Utara untuk mencabut SK No
502/01/DPMPTSP/VII/2019 Tentang izin pemanfaatan tata ruang laut sebagai
pembuangan Tailing di Kepulauan Obi. Menuntut  pemerintah provinsi Malut, Mentri KKP dan KLHK
untuk mengaudit seluruh industri ekstraaktif di Malut, lalu melakukn penegakan
hukum dan pemulihan.

Supratman juga menegaskan,  apabila tuntutan dari  FPRO tidak dipenuhi kedepannya maka akan ada aksi
susulan dengan masa yang lebih besar.

"jika tuntutan kami hari ini tidak dipenuhi oleh
perusahan, maka kami akan kembali lagi dengan masa aksi yang lebih besar untuk
menuntut kembali dengan tuntutan yang sama," tegasnya.

Sementara itu Mutalib Samper Staf HRD PT. Harita Group Kantor
Cabang Ternate membantah terkait pembuangan Tailing ke Laut, karena pihak
perusahan juga suda mengkaji sejak lama terkait dengan pembuangan Tailing ke
laut.

"Jadi pembuangan limbah itu sudah terfilter dan
pembuangan limbah itu tidak secara total sehingga waktu pembuangan limbah itu
sudah steril dan tidak berbahaya,"ujarnya seraya mebantah apa  yang disampaikan massa aksi.

Mutalib menilai, aksi yang dilakukan FPRO yang menuntut  agar PT. Harita Group ditutup terkesan egois,
dengan kesimpulan mereka menuntut agar PT. Harita Group ditutup.  

"Karena mereka tidak berfikir bahwa ada beberapa ribuan anak derah yang bekerja dan mengantungkan hidup di perusahan, terutama kawasan lingkungan Kawasi itu selurunya bekerja, sehingga  kehadiran tambang juga menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terkait dengan aksi dari FPRO, kita akan komunikasi dengan perusahan pusat,” tutupnya.  (Ris/red)

Komentar

Loading...