Arifin: Pernyataan Edi Bikin Tak Nyaman

TERNATE-PM, Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai
Golkar, Edi Langkara di media beberapa waktu lalu membuat sekretaris Golkar
Malut Arifin Jafar kesal. Ini karena, pernyataan Edi Langkara tentang bacalon
kepala daerah yang mengikuti fit and proper test dan hasil survey telah dibawa
ke DPP, serta DPD I Golkar tidak memiliki kewenangan melakukan fit and proper
test bacalon kepala daerah seakan menuding DPD I Golkar Malut tak memahami
aturan main Partai Golkar.

Arifin mengaku, sangat menyadari hasil survey dan fit and proper tes diserahkan ke DPP setelah DPD I Golkar Malut menggelar pleno diperluas. “Dia (Edi Langkara) bilang kita sudah serahkan nama-nama bacalon kepala daerah ke DPP itu, besoknya baru kita gelar rapat pleno diperluas. Karena untuk mengirimkan nama tersebut harus diputuskan berdasarkan rapat pleno dengan melihat hasil survey dan fit. Nama-nama dari tiga sampai lima nama tersebut pada Rabu (hari ini), baru akan diserahkan ke DPP,” ungkap Arifin.

Selain itu, Arifin juga merasa kesal dengan pernyataan Bupati Halmahera Tengah itu, bahwa DPD I tidak memiliki kewenangan melaksanakan fit and proper test. Sementara, dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) partai Golkar terkait prosesi penjaringan pada Pilkada, termuat pada butir A dan B untuk pleno diperluas, untuk penyampaian visi dan misi dilakukan oleh DPD I Provinsi. "Jika memang Edi belum mendapatkan informasi apa-apa, maka harus ditanyakan pada Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Hamsa Sangadji. Lagi pula, jika saya dan Ketua DPD I ingin melapor ke DPP itu melalui Korwil Maluku dan Malut, bukan ke Edi," kata Arifin.

Mantan Wakil Wali Kota Ternate
itu mengaku, tahapan yang dilakukan oleh DPD I sudah sesuai ketentuan partai.
“Untuk apa dilakukan penjaringan dan penyampaian visi dan misi jika tidak
tertuang dalam Juklak. Organisasi melaksanakan kegiatan atau tahapan itu karena
merujuk pada AD/ART dan Juklak,” jelasnya. Walaupun mengaku kesal dan tak
nyaman, Arifin mengungkapkan, hubungannya dengan Edi Langkara baik-baik saja.

"Karena kita (Golkar) akan
malu, jika ada pernyataan yang seakan kegiatan yang dilakukan tak sesuai dengan
aturan Golkar," ungkapnya.

Yamin
Tawari Daftar di DPP

Disisi lain, Arifin tidak
menyalahkan Edi yang mengatakan salah satu bakal calon Wali Kota Ternate, Yamin
Tawari yang mendaftarkan langsung ke DPP Partai Golkar. “Boleh saja karena
normalnya seperti itu. Bisa mendaftar di DPD II, DPD I maupun DPP. Namun yang
tidak diperbolehkan adalah ketika Yamin Tawari tidak mendaftar di DPD, tetapi memaksakan
untuk tetap masuk dalam daftar DPD yang akan dibawa ke DPP. Hal itu yang tidak
boleh. Karena mendaftar langsung ke DPP maka terserah DPP apakah diterima atau
tidak. Nanti kami dari DPD akan dipanggil," terangnya.

Namun, Arifin mempertanyakan,
jika memang benar Yamin Tawari mendaftar langsung ke DPP,  kenapa saat rapat bersama Korwil PP Wilayah
Maluku dan Malut, tidak disampaikan bahwa DPP menerima pendaftaran Yamin
Tawari. “Jika memang ada pendaftaran maka akan langsung disampaikan kepada
dirinya selaku Sekretaris dan Alien Mus selaku Ketua DPD I. Jadi pertanyaannya
siapa yang menerimanya? Sedangkan di Golkar tidak bisa menerima secara person,
dan semuanya teridentifikasi melalui cap dan tandatangan berkasnya,"
jelasnya.

"Jika meminta kita mengakomodir, memangnya bersangkutan mendaftar kapan? Kami akan cek, bersangkutan apakah mendaftar di DPD II, tapi kalau di DPD I tidak? Jika tidak, kami tidak akan mengakomodirnya," tutupnya. (wm02/red)