Ajak Masyarakat Tanam Kasbi dan Pisang

SOFIFI-PM.com, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) tampaknya belum memikirkan usulan dari sejumlah daerah di Maluku Utara (Malut) untuk penerapan pembatasan sosial  berskala besar (PSBB).

Gubernur dua periode ini justru lebih memikirkan ketersediaan stok kebutuhan masyarakat sehari-hari selama menghadapi pandemic covid-19,  selain kebutuhan beras.

Mantan anggota DPR RI ini punya cara sederhana untuk memutus mata rantai penularan pandemi viruscorona (Covid-19) ini, yaitu masyarakat cukup disiplin terhadap protocol pemerintah, seperti tinggal dirumah saja, rajin cuci tangan, pakai masker saat keluar rumah, menghindari kerumunan  dan lainnya. ”Saya belum pikirkan terkait dengan usulan PSBB dari bupati walikota. Jika masyarakat disiplin terhadap anjuran pemerintah, dengan melakukan jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, rajin cuci tangan dan tetap dirumah, maka penularan virus ini akan dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Dia mencotohkan seperti di DKI Jakarta sekarang ini, kasus penderita covid-19 perlahan menurun. Hal ini dikarenakan, masyaraktnya disiplin menjalankan prokoler kesehatan dan pemerintah, bukan hanya karena semata-mata PSBB. ”Ajal itu ada pada Allah, namun ikhtiar sangat penting, maka dari itu disiplin atas protap kesehatan bagian dari ikhtiar,” kata AGK.

Gubernur dua periode ini kembali menegaskan, dia lebih memikirkan ketersedian kebuhan masyarakat selama pandemi virus corona ini berlangsung. Ini karena bencana kesehatan ini belum diketahui kapan akan berakhir. Bahkan, dia mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Malut mencari lahan kosong untuk gerakan bertanam. ”Stok beras masih tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, tapi pandemi wabah virus ini kapan akan berakhir, kita belum tahu.  Jadi saya ajak masyarakat untuk menanam kebutuhan lain seperti kasbi, pisang dan kebutuhan lainnya. Saya secara pribadi juga akan batanam kasbi. Jangan terlalu bergantung dengan beras,” pintanya.

Menurutnya, ajakan masyarakat tidak keluar rumah bukan berarti tidak lagi pergi ke kebun, dan tidak ada larangan bagi masyarakat yang bergi kebun. ”Masyarakat tidak dilarang untuk pergi ke kebun,” bebernya.

Untuk menjaga ketahan pangan ditengah Covid-19 ini maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara  membangun gerakan Malut menanam yang akan dicanangkan langsung Pemprov Malut melalui Gubernur AGK sekaligus menyerahkan bantuan benih tanaman pangan dan holtikultural pada petani, pada Senin (11/5) hari ini.

Disisi lain, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin A Kadir yang juga Sekretaris tim Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Malut mengaku, saat ini Pemprov telah menyiapkan dana senilai Rp 50 miliar untuk mengantisipasi juika diberlakukan kebijakan PSBB. ”Kami sudah siapkan Rp 50 miliar dari dana realokasi Rp 148 miliar untuk mengantisipasi diberlakukannya PSBB di Provinsi Maluku Utara,” ungkapnya.

Menurutnya, penerapan PSBB ini dikarenakan masyarakat tidak lagi bebas melakukan aktifitas di luar rumah, sehingga dana Rp 50 miliar ini untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat selama PSBB berlangsung. ”Anggaran Rp 50 miliar ini disiapkan untuk kebutuhan kebutuhan masyarakat jika PSBB di berlakukan di Provinsi Malut,” ungkapnya.

Samsuddin mengatakan, anggaran yang disiapkan Rp 50 miliar ini tidak cukup jika membiayai kebutuhan masyarakat Malut secara keseluruhan. Untuk itu, salah satu cara yang akan dilakukan adalah sharing anggaran bersama kabupaten kota. ”Jika PSBB diberlakukan maka Pemprov dan Pemda kabupaten kota harus sharing dana berapa persen berdasarkan data jumlah penduduk di masing-masing kabupaten kota,” bebernya.

Sementara Ketua DPRD Malut Kuntu Daud menegaskan langkah gerakan menanam yang dicanangkan Pemprov menghadapi dampak covid-19 ini sangat baik, namun Pemerintah Provinsi Malut harus menyiapkan skema yang matang karena tanaman yang ditaman itu tidak mungkin satu  atau dua hari langsung bisa dinikmati, namun butuh waktu 2 sampai 3 bulan. ”Langkah pemerintah ini sangat baik, tapi pemerintah harus siapkan kebutuhan 2 -3 bulan sebelum masa panen datang, karena gerakan ini baru dimulai,” bebernya.

Politisi PDIP itu juga mengaku, stok beras dibeberapa agen di Kota Ternate hanya bisa bertahan satu sampai dua bulan kedepan. ’’Hasil pantuan kami di agen di Kota Ternate stok beras cukup tersedia, namun hanya bertahan  satu sampai dua bulan kedepan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Malut segera koordinasi dengan kabupaten kota,” pintanya.

Ia mengaku sedikit sesalkan dengan rapat Koordinasi antara Gubernur Malut dengan para bupati dan wali kotta, karena dalam rapat itu tidak ada wacana soal ketersedian pangan menghadapi pandemi wabah mematikan ini. ”Saya sedikit sesalkan rapat koordinasi antara Gubernur dan bupati dan wali kota tidak merincikan soal ketersedian stok pangan,” pungkasnya. (iel/red)