poskomalut.com
baner header

Hendra: Bupati Halut Tidak Punya Wewenang Tunda Pilkada

TERNATE-PM.com, Direktur Ekselutif Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (PANDECTA) Provinsi Maluku Utara Hendra Kasim menilai hajatan Pilkada 2020 adalah hajatan nasional, yang secara kebetulan Halut dan Halbar menjadi salah satu daerah yang menjalankan Pilkada.

Sebab itu, tidak ada alasan hukum buat Bupati menunda Pilkada. Apalagi hanya soal polemik Enam Desa. “Soal enam desa itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggara maupun penyelenggaraan Pilkada. Sebab itu, Bupati tidak memiliki wewenang untuk menunda penyelenggaraan Pilkada,” tuturnya.

Jika memang Pemkab Halut hendak menyelesaikan masalah 6 Desa, pihaknya menyarankan untuk mengambil langkah judicial review ke Mahkamah Agung atas penerbitan Permendagri 60 tahun 2019 yang dinilai merugikan Halut atas pembentukan empat desa baru masuk Halbar. Bahkan pihaknya bersedia memberikan masukan hukum perundang-undangan kepada pemerintah Halut. “Jangan sampai enam desa hanya menjadi komoditi politik untuk para calon Kepala Daerah, tidak terkecuali Bupati sendiri, sehingga langkah penyelesaian yang diambil hanya sebatas pencitraan saja. Pemda Perlu ada langkah real, seperti judicial review,” pungkasnya. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: