Hippmamoro Sayangkan Pernyataan Sekda Morotai

Ketua PB Hippamoro Rijalul Fikri Popa

MOROTAI-PM.com, Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO) Provinsi Maluku Utara, menyayangkan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, terkait  mengenai pemerintah desa tidak mentransfer dana desa Rp 50 juta kepada tim satgas Morotai.

Dalam pandangan PB Hippmamoro, sangatlah tidak mungkin jika seorang pejabat sekelas sekda tidak mengetahui soal itu, padahal beberapa waktu lalu pihaknya juga mengetahui berdasarkan berita dari salah satu media online mengabarkan bahwa atas kebijakan pusat, dana desa dapat dialihkan untuk anggaran kesehatan dalam penanganan covid-19 di daerahnya.

Atas dasar kebijakan tersebut pemerintah Morotai melakukan kebijakan agar per desa mengalihkan anggaran tersebut."Pernyataan pak sekda sangat berkontradiksi dengan pernyataan para pejabat kepala desa yang mengatakan mereka telah melakukan transfer anggaran pada tim satgas covid-19. Hal ini membuat publik bingung, termasuk kami yang setiap saat selalu mengikuti perkembangan dinamika sosial di Pulau Morotai,"jelas Ketum PB Hippamoro Malut Rijal Pipa, kepada koran ini kemarin.

Menurutnya, jika memang sekda tidak mengetahui transferan DD lantaran  kewenangannya selaku kuasa pengguna anggaran telah dicabut oleh bupati berdasarkan Perbup Nomor 51 tahun 2019, sehingga sekda tidak mengetahui anggaran itu juga mustahil. Sebab, jabatannya tetap melekat sebagai sekda.

"Tapi bagi kami ini adalah sebuah lelucon dalam paradigma pemerintahan Pulau Morotai karena pejabat sekelas sekda tidak mungkin tidak mengetahui terkait transfer anggaran yang terjadi di Pulau Morotai,"cetusnya.

Pihaknya menyesalkan padahal ditengah pandemi covid-19 ini, pemerintah daerah masih tak bisa transparan dalam pengelolaan anggaran. Jangan sampai publik menduga bahwa  ditengah-tengah pandemi ini ada segelintir orang yang  memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk itu atas nama Hippamoro meminta sekaligus  menegaskan kepada pemerintah daerah lebih transparansi dalam menggunakan anggaran. Selain itu terkait bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat haruslah tepat sasaran dan merata, memberikan sesuatu kepada masyarakat yang berdasarkan kebutuhan disaat situasi pandemi ini. (Ota/red)

Komentar

Loading...