poskomalut.com
baner header

Kades Tolonuo Halut “Bohongi” Mahasiswa dan Masyarakat

Mahasiswa Sesalkan Tindakan Kades

TOBELO-PM.com, Terungkap, Kepala Desa Tolonuo Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Manaf Kharie, berbohong. Pasca aksi unjuk rasa dari Himpunan Pemuda Pelajar Tolonuo (HIPPMAT) meminta penjelasan terkait proyek lampu jalan Desa Tolonuo, yang katanya sudah dikonsultasi ke Inspektorat.

Diketahui dalam aksi itu, mahasiswa merasa kurang puas dengan penjelasan Manaf tentang proyek lampu jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap I Tahun 2020 itu, sudah dikonsultasikan dengan pihak Inspektorat maka tidak perlu papan proyek. Nyata Kades belum berkonsultasi ke lembaga pengawasan itu.

Korlap aksi Mahasiswa, Mudatsir Saragi, menyesalkan tindakan dilakukan Manaf Kharie dengan mencatut nama Inspektorat sebagai dalil membohongi mahasiswa dan masyarakat.

“Kami sesalkan ketidakjujuran Kades, apalagi mencatut nama Inspektorat sebagai dalil membohongi kami dan masyarakt,” cetus Mudatsir.

Mudatsir yang juga mahasiswa Arsitek itu menjelaskan, bahwa setiap proyek pembangunan wajib mencantumkan papan proyek sebagai bentuk transparansi, baik itu proyek bersumber Dana Desa (DD) maupun bersumber dari APBD dan APBN.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan proyek pemasangan lampu jalan di desa yang tidak ada papan proyek. Bahkan tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Desa (RPJMDes).

“Ketika kami pertanyakan transparansi proyek lampu jalan, Kades dengan bangga mengatakan sudah berkonsultasi dan poroyek sudah didesain pihak Inspektorat. Tentunya, jika benar ada konsultasi dan itu didesain oleh Inspektorat tetapi tanpa papan proyek, maka ada persekongkolan antara pihak Inspektorat dan Kades,” cetus Mudatsir.

Selain itu, Kades juga menjelaskan, upah kerja pada proyek jalan setapak di anggaran DD Tahap III tahun 2019, dari Rp. 23 Juta hanya dibayarkan ke buruh tukang Rp. 10 juta, dan anggaran DD tahap I tahun 2020 dari upah buruh 28 juta hanya dibayarkan Rp 10 juta. Ini tentu sangat tidak rasional.

Betapa tidak, Kades menyatakan, untuk upah buruh pekerja, sudah ada pengaturan antara tukang dan buruh, Namun hal ini bertentangan dengan RAB yang tertulis Rp. 28 juta, tetapi faktanya dibayar Rp. 11 juta.

“Kami meminta pihak Inspektorat turun periksa realisasi DD tahap I tahun 2020 disejumlah proyek bangunan yang diduga bermasalah,” pintanya dengan tegas.

Sementaran itu, Kepala Inspektorat Halut Tony Kappuw saat dikonfirmasi wartawan Posko Malut, membantah pernyataan Kades Tolonuo, bahwa sampai saat ini belum ada konsultasi realisasi anggaran DD tahap I tahun 2020.

“Setahu saya tidak ada konsultasi terkait proyek lampu jalan itu kepada kami, jika ada konsultasi maka kita akan tahu, sangat tidak benar jika kami yang mendesain proyek itu,” Ungkap Tony.

Lanjut Ia, untuk Desa Tolonuo, pihaknya baru melakukan monitoring pada anggaran DD tahap III tahun 2019. Sementara untuk DD tahap I tahun 2020, belum sama sekali ada berkonsultasi dari kades.

“Kita tidak tahu soal proyek lampu jalan Desa Tolonuo itu, karena belum konsultasi dengan kami, saya tegaskan, kalaupun ada konsultasi setiap desa ke Inspektorat itu hanya sebatas memberikan penjelasan penggunaan DD, tapi untuk mendesain itu tidak benar,” cetusnya. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: