poskomalut.com
baner header

KATAM Malut Ajak Masyarakat Kawal Larangan Ekspor Nikel

TERNATE-PM.com. Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) provinsi Maluku Utara meminta pemerintah provinsi Maluku Utara, untuk mengawal kebijakan yang dikeluarkan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, terkait dengan pelarangn ekspor nikel ke luara negeri, yang mulai diterpakan pada 29 September 2019.

“Kami minta pengawasan pemerintah perlu diperketat, karena banyak ekportir (perusahan) nakal,” kata Ketua Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara,  Muhlis Ibrahim.

Dirinya juga meminta pangawasan terhadap aktifitas ekspor perusahan tambang  perlu diawasi oleh masyarakat. Sebab, pemerintah juga sudah tidak bisa diandalkan. Dikatakan, sejak Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang diterbitkan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, terkait dengan larangan ekspor diberlakukan mulai 1 Januari 2020, lonjakan ekspor terjadi karena penambang berlomba-lomba menjual bijih nikel dalam jumlah besar. Bahkan melebih kuota yang diberikan pemerintah. ”Modus yang dilakukan adalah dengan memanipulasi data dan kuota yang nanti dijual. Fenomena ini tentu merugikan daerah,” katanaya.

Sebelumnya, pemerintah kembali mengubah aturan tentang ekspor bijih atau ore nikel. Kebijakan paling anyar, larangan ekspor nikel mulai berlaku pada Selasa, 29 Oktober 2019.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan percepatan larangan ekspor nikel diputuskan. Dia menegaskan tidak ada lagi bijih nikel yang keluar dari Indonesia. “Sejak 29 Oktober barang-barang (bijih nikel) enggak perlu diekspor,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (28/10). (Cr-01/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: