poskomalut.com
baner header

Kejati Malut Geledah Kantor Samsat Morotai

TERNATE-PM.com, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), Senin (17/2/2020) menggeledah kantor UPTB Samsat Kabupaten Pulau Morotai. Kantor Samsat Pulau Morotai digeledak penyidik dalam kelengkapan berkas tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor pada 2018 dengan tersangka berinisial RA.

“Hari ini (kemarin) kami melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana korupsi penerimaan uang daerah pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Pulau Morotai pada tahun 2018 di kantor Samsat,” kata Kasi Penkum Kejati Malut Apris Ligua kepada wartawan, Senin (17/2/2020).

Menurutnya, penggeledahan dilakukan di dua tempat yakni dikantor UPTB Samsat Pulau Morotai yang dipimpin koordinator Yopy Adriansyah dan di rumah Kepala UPTB Samsat Pulau Morotai di Kelurahan Santiong Kota Ternate Tengah yang dipimpin oleh Kasi Penyidikan Hasan M. Tahir. “Dugaan Korupsi pada UPTB Samsat Pulau Morotai merugikan keuangan negara sekitar Rp 700 juta,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dikantongi media ini, Kejati Malut mengutus dua orang penyidik sementara Kejari membantu tim provinsi dengan mengirimkan 2 tim intelejen.  Sedangkan penggedahan kantor pada pukul 10.00 WIT, disaksikan oleh sejumlah pegawai samsat termasuk Sekdes Darame. “Tim sedikit menemui kendala saat memasuki ruang Jasa Raharja dikarenakan petugas tidak berada ditempat, dan harus mendobrak paksa pintu ruangan,” ungkap Asep Kasi Intel Kejari Pulau Morotai kepada awak media di ruang kerjanya kemarin.

Bahkan kendala utama saat penggedahan itu karena ketidakhadiran kepala UPTD Samsat Morotai. Setelah 2 jam lebih penggeledahan. Lanjut dia, Tim Penyidik Kejati Malut berhasil menyita sejumlah dokumen yang dianggap penting, dan langsung dibawah untuk kepentingan penyidikan. “Ada tiga jenis berkas yang dibawah Tim Penyidik yaitu 14 bundel Laporan Pertanggung Jawaban Fisik dan realisasi PKB & BBN-KB bulan Januari sampai dengan November 2018, 7 budel lembar 4 surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ berikut bukti setor bulan Januari sampai dengan Juli 2018, dan 1 buku Pergub Malut Nomor : 15 Tahun 2017,” jelas Asep.

Ia menambahkan, kegiatan penggeledahan itu tidak menggangu aktifitas masyarakat bahkan berjalan aman dan lancar. (nox/ota/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: