poskomalut.com
baner header

Kepung Kantor Kejari, Pendemo Desak Tangkap Bupati Morotai

MOROTAI-PM.com, Puluhan Mahasiswa dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Morotai (Gemar Moro), Senin (12/4/2021), mengepung kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai.

Kedatangan mereka ke kantor tersebut mendesak agar Bupati Pulau Morotai Benny Laos ditangkap.

Desakan penangkapan terhadap orang nomor satu di pemerintahan Morotai itu karena diduga kuat menjadi otak dibalik mengendapnya anggaran BumDes senilai Rp 19 miliar milik puluhan desa yang mengendap di Bank sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Dibawah koordinator lapangan Riskal Samlan, mereka berjalan kaki long march dalam ibu kota kabupaten sembari membentangkan satu buah spanduk berwarna putih bertuliskan “tuntaskan kasus KKN dan Tangkap Bupati”. Saat di depan kantor Kejari Morotai.

Riskal Samlan, saat menyampaikan orasinya menegaskan bahwa Kejari Morotai harus tetap komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Morotai. Salah satunya terkait kasus dugaan korupsi anggaran BumDes yang saat ini lagi ramai diperbincangkan masyarakat Morotai. Kasus itu kata Dia, harus dituntaskan karena dari beberapa saksi yang di periksa, terdapat pernyataan yang mengejutkan bahwa terdapat dugaan keterlibatan Bupati Morotai dalam kasus itu.

“Jika Bupati Morotai diduga kuat dan terbukti maka segera ditangkap dan diadili, pernyataan ketua Bumdes bahwa tidak dicairkan anggaran Bumdes itu perintah pak Bupati Morotai, pak Basri usai diperiksa memberikan pernyataan bahwa yang namanya pencairan anggaran Bumdes itu haknya desa dan penahanan Bumdes berdasarkan rekomendasi itu tidak diatur dalam aturan, itu artinya publik Morotai curiga ada yang tidak beres soal anggaran Bumdes,”cetusnya.

Selain anggaran Bumdes, mereka juga mendesak kepada Kajari Morotai untuk mengusut tuntas anggaran Covid 19 Morotai senilai Rp 58 miliar yang dianggarkan dalam APBD. Termasuk sejumlah kasus korupsi misalnya dugaan gratifikasi permainan proyek maupun pembelian HP yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Morotai, penuntasan kasus korupsi proyek pekuburan Sangowo, proses hukum mantan kades yang terlibat kasus korupsi, tolak tambang dan reklamasi.

“Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah harus dilidik, masyarakat lagi susah, monopoli proyek, pelaku pelaku ini yang harus di tangkap,”tegas Riskal.

Sementara Ketua BEM Unipas Morotai Kasim Bungan, saat berorasi menyampaikan, pihaknya juga memberikan dukungan moril kepada Kejaksaan Morotai untuk menuntaskan berbagai macam kasus yang terjadi di morotai.

”Pada tahun 2017 dana BUMDes telah mengalami kecelakaan besar di Morotai. Untuk itu, kami meminta kepada Kejari Morotai untuk menuntaskan masalah tersebut,”kata Kasim.

Bib Fachrul Alhamid alias Pongki, salah satu perwakilan tokoh masyarakat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Kinerja Kejari Morotai dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kejari Morotai, Kejari kami anggap menjadi harapan Morotai, harapan bagi masyarakat yang terzalimi,”apresiasinya.

Demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan tokoh masyarakat itu disambut hangat oleh pimpinan Kejari Morotai. Adalah Sobeng Suradal yang baru sebulan bertugas di Morotai. Sobeng didampingi Kasi Intel Asep dan Kasi Pidsus David, keluar dan melakukan hearing terbuka dengan massa aksi.

Dihadapan pendemo, Sobeng menjelaskan bahwa setiap orang tidak kebal hukum.”Jadi saya sampaikan dan saya tegaskan apa yang menjadi komitmen kerja kami, memang benar negara ini adalah negara hukum itu jelas diatur dalam UUD 1945 makanya semua hal termasuk pemerintahan itu semua semua harus berdasakan hukum semua dibatasi dengan hukum. Tidak bisa semaunya baik masyarakat paling bawah sampai presiden semua harus taat hukum. Dan tidak ada kebal dengan hukum,”jelasnya.

“Masyarakat di Indonesia ini warga negara Indonesia ini di NKRI ini tidak ada satu manusia pun yang yang kebal dengan hukum. Untuk itu terima kasih atas dukungannya kepada kami semua. Tapi tolong berikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sebagai tupoksi kami, awasi kami, tapi jangan ganggu kami dalam artian jangan desak desak kami hal hal yang diluar aturan,”terang Dia.

Lebih jauh kata Dia, soal penanganan kasus akan dilihat berdasarkan fakta yang ada.”Apakah memang itu melanggar hukum atau tidak. Tapi kami janji semua insa allah akan kami tuntaskan biar semua menjadi jelas, apakah perbuatan itu benar benar melanggar hukum atau tidak, kalaupun tidak akan kami berikan solusinya. Kalau memang melanggar hukum akan kami berikan tindakan sesuai dengan kesalahannya, kami disini tetap berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sebenar benarnya,”katanya.

“Percayalah kepada kami insya allah kami akan bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan kami, yang paling penting awasi kami kalau ada anggota saya yang coba coba bermain laporkan ke saya, atau saya sendiri kalau ada rekan rekan yang tau saya menyimpang dari yang sebenarnya. Tegur saya, kalau memang kami tidak sesuai dengan aturan yang ada,”Pungkas Sobeng. (Ota/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: