TERNATE-PM.com, Rencana program 100 hari usai dilantik sebagai Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman untuk melaksanakan berbagai program yang telah dituangkan dalam Visi- misi program
Ternate Mandiri dan Berkeadilan (Andalan) sepertinya sulit terwujud. Ini mengingat berbagai pelaksanaan kegiatan baik infastuktur pendidikan dan kesehatan, serta air bersih dan persampahan yang menjadi skala prioritas, terkendala dengan keterbatasan anggaran.

Selain diperhadapkan dengan adanya penyesuaian anggaran sebesar Rp.108 miliar yang diperuntukan bagi penanganan pemulihan ekonomi dimasa pandemi Covid-19, tidak ada dukungan penambahan anggaran yang menjadi skala prioritas pelaksanaan kegiatan di 100 hari kerja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Said Assagaf menjelaskan, untuk pelaksanaan kegiatan ditahun ini secara resmi telah tertuang dalam dokumen APBD induk yang sebelumnya telah disahkan. Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sendiri masih mengacu pada program Bahari Berkesan siera kepemimpinan mantan Wali Kota Burhan Abdurahman, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2024 mendatang.

Tidak adanya dukungan anggaran atau penambahan dana untuk mendukung program 100 hari kerja itu ,menurut dia, tentunya dikembalikan ke masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menjabarkan pelaksanaan program 100 hari yang menjadi skala prioritas.

Pemenuhan air bersih misalnya bagi warga Kelurahan Maliaro yang macet, tentunya menjadi tanggung jawab bidang cipta karya PUPR untuk melaksanakan itu, yang tentunya butuh dukungan juga dari PDAM guna merespon cepat keluhan masyarakat. Kemudian pemeliharaan drainase guna mengantisipasi banjir di Kelurahan Mangga dua dan Bastiong yang menjadi tanggung jawab bidang cipta marga PUPR, sebagaimana janji Wali Kota, M. Tauhid Soleman mengatasi problem tersebut dalam jangka waktu 3 bulan kedepan. Begitu juga perroslan persampahan yang tidak lagi harus menumpuk dan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLH).

Olehnya itu, dengan ketidak tersediaan anggaran ini, tentunya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD untuk berkolaborasi menjalankan instruksi Wali Kota jika tak mau dicopot dari jabatanya sebagai pimpinan OPD.

"Prinsipnya pelaksanaan program tidak mutlak harus ada penambahan anggaran. Pelaksanaan kegiatan sudah melekat di masing-masing OPD. Tinggal masing-masing menjalankan instruksi sesuai arahan Walikota. Jika tidak maka siap-siap dicopot atau kena roling,"ucapnya.

Meski demikian, namun menurut dia, pelaksanaan program Andalan yang menjadi simbol Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini, nantinya bakal dikolabrasi dengan program Bahari Berkaesan, untuk diimplementasikan dalam Rencana Kerja Program Jangka Menengah Daerah (RKPJMD), agar berjalan bersamaan. Hal inilah, yang sementra ditarik benang merah oleh pihaknya, guna mengalobrasi kedua program tersebut.

"Program Andalan ini, nantinya baru bisa diimplementasikan saat APBD perubahan nanti. Karena APBD induk juga sudah diketuk sebelum Walikota terpilih dilantik," pungkasnya.(Sm/red)