Mantan Kades Limau Galela Diduga Korupsi DD Tahap II Tahun 2019

Warga Minta Inspektorat Turun Periksa

TOBELO-PM.com, Mantan Kepala Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Muhammad Aleman diduga menilep Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2019 senilai Rp. 287.645.000. Hal ini dibuktikan dengan belum diselesaikan pembangunan gedung pertemuan Desa Limau.
Pembangunan gedung pertemuan yang diduga terdapat kejanggalan lantaran ketidak sesuaian pelaksana pembangunan dengan Rancangan Anggaran Bangunan (RAB). Oleh karena itu, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Limau, meminta pihak Inspektorat untuk turun mengaudit serta mengevaluasi Kades Lama.
Salah satu anggota BPD Desa Limau Imran Daud membeberkan, pelaksaan pembangunan gedung pertemuan tidak sesuai dengan RAB Gedung pertemuan. Mirisnya hingga memasuki bulan ke dua tahun 2020, akan tetapi bangunan tersebut belum dapat terselesaikan. Padahal dilihat dari kelender pekerjaan hanya memakan waktu 30 Hari kerja. Anehnya proyek yang dianggarkan tahap II 2019 dianggarkan kembali anggaran DD tahap III 2019, yang sudah memakan waktu tujuh bulan tetapi dilanjutkan untuk dibangun. “Proyek bangunan masuk tahap II. Sesuai RAB dan Sekarang DD Tahap III dipakai untuk melanjutkan bangunan tahap II yang tidak selesai, ini artinya ada dugaan korupsi pada DD tahap II 2019,” ujarnya.
Selain itu, ada juga program lainnya pada tahap II yakni pembinaan anggota BUMDES difasilitasi oleh Pemdes dengan anggaran Rp. 5 juta, namun kegiatanpun tidak dapat dilaksanakan. Menurut ia, saat ini terjadi dugaan penggelapan anggaran ADD dan DD akibat dari ketidak sesuaian antara RAB dn proyek yang dibangun. Atas persoalan ini, masyarakat merasa resah dengan kondisi Desa saat ini, bahkan masyarakat menilai pembangunan berjalan tidak sesuai keinginan masyarakat, karena faktanya berbeda. “Jadi kami sebagai masyrakat desa Limau meminta kepada inspektorat dan penegak Hukum turun langsung di desa kami, untuk memeriksa, dan mengaudit bangunan tersebut, serta mengevaluasi Pemdes Lama. Karna Banyak keganjalan APBD desa tahun 2019,” akhirinya.(mar/red)