poskomalut.com
baner header

Margarito Desak KPU Halut Lanjuti Rekomendasi Bawaslu

Petahana Diunjung Tanduk

TOBELO-PM.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak segera menindaklanjuto rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara (Halut), terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Frans Manery selaku petahana di Pilkada Halut.

Desakan ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Menurutnya, jika isi dalam rekomendasi Bawaslu tersebut memerintahkan pembatalan pencalonan petahana, maka KPU wajib menindaklanjuti itu.

“KPU tidak punya wewenang untuk melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu, kecuali melaksanakan isi keputusan tersebut. Tugas KPU hanya melaksanakan keputusan itu,” tegas Margarito.

Margarito menegaskan, KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dari pelapor. Sebab, kewenangan memeriksa hingga menyatakan bersalah ada pada Bawaslu.

“Jadi KPU tidak perlu lagi menambahkan apapun. KPU hanya melaksanakan keputusan Bawaslu,” tansanya.

Sementara itu, KPU Halut setekah menerimah rekomendasi Bawaslu langsung menindaklanjuti dengan menelah dan meneliti rekomendasi Bawaslu. Pasalnya, materi rekomendasi Bawaslu masih bersifat “dugaan” pelanggaran administrasi.

“KPU berkewajiban menerima rekomendasi tersebut, kemudian menelaah dan meneliti baru pihak KPU memutuskan. Rekomendasi ini kita namakan laporan 03, dan sesuai Tanggal 14 September sesuai nomor register. Bahasanya penerusan pelanggaran administrasi pemilihan. KPU sesuai ketentuan norma wajib menindak lanjuti, selama 7 hari terhitung sejak tanggal 21 sampai 28 September,” ungkap Komisioner KPU Halut Devisi Hukum Jalil Djurumudi.

Menurutnya, kewenangan KPU menindalanjuti rekomendasi Bawaslu diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 13 tahun 2014. Sesuai PKPU tersebut pihak KPU melakukan pencermatan, dan penelitian terhadap rekomendasi Bawaslu, karena rekomendasi Bawaslu belum final maupun mengikat, sebab kasusnya masih bersifat dugaan pelanggaran administrasi disangkakan pada Bupati Halut.

“Kami akan tetap sesuai normatif, untuk mencermati, dan meneliti rekomendasi Bawaslu yang berisi dugaan pelanggaran,” tandasnya.

“Kita tetap menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan waktu tujuh hari mulai terhitung kemarin tanggal 21 September, sementara untuk penetapan Paslon mulai besok (hari ini), jadi terkait putusan Rekomendasi Bawaslu, Bisa saja diputuskan sebelum dan sesudah tahapan penetapan Pasangan Calon,” ujarnya.

Untuk diketahui rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bupati Halut sebagai calon petahana, karena Bupati dilaporkan menggunakan program dan kewenangan dan merugikan Bapaslon lain. Pelanggaran itu ditemukan pada saat Bupati Halut pada tanggal 7 September membagikan bantuan sosial berupa mesin hentraktor kepda kelompok Petani di Desa Makarti, Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halut. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: