Massa Ancam Usir PT Sarbi dari Galela Halut

TOBELO-PM.com, Sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Galela Maloha, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Senin (01/06) berunjuk rasa ditengah Pandemi Corona virus desiase (Covid 19). Unjuk rasa itu masa mengancam bakal mengusir PT Sarbi dari tanah Galela, jika tidak mengindahkan tuntutan masa.

Aksi unjuk rasa masyarakat Galela kepada PT Sarbi yang beroperasi di wilayah Galela itu, massa menuntut PT. SARBI segera membayar upah kerja perawatan tiga bulan sekali dalam satu RKT Baik 2017, 2018 dan 2019. Selain itu transparansi anggaran kontribusi dana sosial PT. SARBI ke masyarakat Galela Selatan dan sekitarnya, serta memecat Mandor Asrul Arif, Armain Konofo, Manejer PLT yang diduga merugikan masyarakat petani penggarap dengan berbagai masalah anggaran pembayaran sampai pada pelayanan tidak baik, serta segera hadirkan direktur utama PT.SARBI.

"Apabila tuntutan ini tidak direalisasi, maka kami akan lakukam pemboikotan dan pengusiran PT.SARBI dari tanah Galela," Ancamnya Korlap Aksi Fuji Pangendro.

Menurut ia, PT. SARBI menang dalam program tender Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan Oleh PT.Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang bergerak di bidang reboisasi (Penanaman) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan reboisasi di Kecamatan Galela Selatan dan juga Kecamatan Galela Barat Halut.

"Pada tahun 2017 PT. SARBI mensosialisasi program reboisasi di daerah teridentifikasi reboisasi, Sosialisasi PT. SARBI sangatlah di apresiasi oleh masyarakat, namun sayangnya sosialisasi tidak berdampak sesuai realitas yang dialami masyarakat. Justru PT. SARBI telah melakukan pembodohan, penyimpangan, penipuan dan merampok hak dan kelayakan kaum kelas bawah (Petani) yang seharusnya sesuai dengan sosialisasi pada mulanya," jelasnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihak PT. SARBI melakukan program reboisasi di kawasan DAS, merupakan kelayakan yang juga menguntungkan masyarakat lewat pemberian Bibit secara gratis, dan juga membayar dalam pemakaian lahan petani. Begitupula membayar biaya perawatan selama Tiga Bulan sekali pembayaran selama Rencana Kinerja Tahunan (RKT). "Sampai sejauh ini hampir secara keseluruhan lahan petani yang telah di lakukan reboisasi belum terbayar," akhirinya. (mar/red)

Komentar

Loading...