poskomalut.com
baner header

Masyarakat Kao Teluk Ancam Boikot Pilkada Halut dan Halbar

TOBELO-PM.com, Aliansi Masyarakat Kecamatan Kao Teluk (AMKK) mengancam, bakal memboikot tahapan Pilkada serentak 2020, baik di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar). Ancaman ini dilakukan AMKK, karena tidak terima pemekaran empat desa di Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halut yang dilakukan Pemkab Halbar.

“Kami atas nama masyarakat AMMK akan memboikot Pilkada Halut dan Halbar di wilayah kecamatan Kao Teluk, jika Pemda Halbar memekarkan empat desa baru di wilayah enam desa,” ancam Kordinator AMMK Jauhar Momole, Selasa (18/02/2020).

Jauhar menyebutkan, sengketa tapal batas Kabupaten Halbar dan Halut, sudah terjadi sejak tahun 2003 silam, tetapi bergejolak disaat jelang Pilkada, sehingga warga enam desa selalu dibuat bingung. Betapa tidak, klaim masaalah kependudukan selalu bergejolak jelang momentum politik. Mirisnya banyak masyarakat secara terpaksa harus golput atas ketidak pastian hak pilih warga.

“Pasca  pemelihan, kami dibiarkan seakan akan tidak terjadi masalah yang ada di wilayah enam desa. Bahkan kami lebih heran ada Permen 60 tahun 2019 yang membolehkan Pemkab Halbar membuat pemekaran desa baru diempat desa yang masuk wilayah Halut,” ujarnya.

Empat desa yang terdiri dari Desa Akelamo Kao, Ake Sahu, Bobaneigo dan tetewang, Kecamatan Kao Teluk, tersandung konflik yang berkepanjangan. Jika masalah ini tidak dicermati secara baik, maka akan terjadi konflik di masyarakat Kecamatan Kao teluk. Untuk itu, AMMK mendeklarasikan sikap penolakan atas pemekaran empat desa oleh Halbar,

“Kami atas nama aliansi masyarakat Kao Teluk bersikap bahwa, Kami menolak pemekaran desa diwilayah kecamatan Kao teluk, yang dilakukan oleh Pemda Halbar,” tuturnya.

Ia meminta, DPRD dan Pemda Halut, agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan mendesak Pemda Halbar untuk memberhentikan proses pelayanan Pemda Halbar di wilayah Enam Desa yang secara UU Nomor 3 Tahun 2003, dan PP Nomor 1 Tahun 1999 bahwa enam desa masuk wilayah Halut.

“Kami mendesak DPRD dan Pemda Halut agar segera berkoordinasi dengan Pemprov Malut dengan mendesak Pemda Halbar agar menghentikan pelayanan Pemda Halbar di kecamatan Kao teluk, secara cepat, Kami tidak mau dijadikan objek politik di Pemilihan kedepannya, jika permintaan kami tidak diindahkan maka kami akan memboikot tahapan Pilkada tahun ini,” tegasnya. (mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: