TERNATE-PM.com, Aliansi Masyarakat Peduli Kelurahan Foramadiahi ( AMPKF) melakukan aksi depan kantor Lurah Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara (Malut), terkait pemerataan pembangunan infrastruktur dan transparansi anggaran Dana Kelurahan (DK) 2020.

Zainal Lurah Foramadiahi membenarkan hal tersebut saat di temui Psskomalut.com di kediamannya, Senin (4/1/2021), bahwa aksi yang di lakukan atas nama AMPKF yang menjadi tuntutannya pemerataan pembangunan dan transparansi anggaran,

"Memang untuk saat ini DK belum menyentuh semua lingkungan yang ada di kelurahan, mereka (AMPKF) melakukan aksi protes tentang pembuatan jalan yang ada di RT 02, permintaan masa aksi di alihkan ke RT lain. Memang pembuatan jalan ini dia berada di samping rumah saya tetapi ini kan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi saya"kata Lurah Foramadiahi

Menurutnya, Apa yang bangun pihak kelurahan itu merupakan hasil pada saat Musrembang di 2019 lalu, untuk tahun anggaran 2020, jika masih ada lingkungan Foramadiahi yang belum tersentuh dengan DK, maka ada tahap berikutnya lagi untuk di usulkan.ujarnya

Lanjutnya, tentang transparansi anggaran, tadi saat hearing yang di hadiri Kapolsek Pulau Ternate, Babinsa, LPM, paranketua RT dan AMPKF di kantor lurah, dirinya presentasekan rincian anggaran DK tahap satu Rp.150 juta yakni pembuatan drainase RT 1 330 meter itu sudah selasai dengan laporan pertanggung jawaban ( LPJ ). Sedangkan tahap dua nilainya Rp.200 juta dengan penggunaan anggaranya yakni pembuatan jalan stapak paving block R 01, RT 02, RT 03 dan masing-masing 110 meter.

"Bahkan ada proyek rehabilitasi Taman Pengajian Alquran (TPQ) anggaranya Rp.75 juta termaksud pembuatan pagar, pekerjaanya masih dalm proses 50 persen dan laporan LPJnya belum di susun, karena menunggu pekerjaan 100 persen selesai,"jelasnya

Terpisa Isto Moses koordinator AMPKF saat di temui menjelaskan, berbagai dari permasalahan kebijakan pemerintah kelurahan Foramadiahi tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat.

Bahkan menurutnya, anggaran yang di kucurkan melalui pemerintah senilai Rp.350 juta pembangunan infrastruktur tidak merata. Ironisnya lagi proyek yang dibuat tidak ada papan proyek.

"Seharus pekerjaan jalan di RT 6 yang harus di dahulukan, karena saking parahnya sudah mengakibatka 3 orang kecelakaan saat berkendara bermotor,"ujarnya

Lanjutnya, pada saat hearing bersama pihak Kelurahan, Lurah siap untuk menanggung bahan untuk pekerjaan dan untuk ongkos pekerjaanya akan di kembalikan ke RT masing- masing untuk Swadaya, "akan ada rapat lanjutan bagaimana untuk mencari solusi terbaik di tiap-tiap RT dan akan di hadiri oleh pak Lurah."ungkapnya

Ia menambahkan, pihaknya dalam hal ini mengambil sikap mendesak pihak kelurahan dengan beberapa tuntutan, pertama mendesak pemerintah kelurahan agar secepatnya melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan kejelasan mengenai DK, kedua mendesak kepada kelurahan agar membangun insfratruktur secara merata yang ketiga mendesak kepada pihak kelurahan agar secepatnya menghentikan pembangunan jalan yang berada di belakang rumah Lurah

"Apa bila tuntuntan ini tidak di akomodir, maka pihaknya akan mobilisasi massa turun aksi besar-besaran ke kantor Wali Kota Ternate,"pungkasnya.(Mg02/red)