Mubin Semprot Pemkot Ternate, Soal Skema Bayar Utang

Mubin A. Wahid

TERNATE - PM.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mulai pusing dengan utang pihak ketiga senilai Rp 25 miliar. Pasalnya, DBH Pusat triwulan IV senilai Rp 18 miliar, dan DBH Provinsi triwulan IV senilai Rp 10 miliar lebih yang menjadi harapan membayar utang tersebut tak kunjung terrealisasi.

Karena itu, langkah yang akan diambil Pemkot Ternate untuk membayar utang pihak ketiga trsebut adalah dengan cara memangkas program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Hal itu terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (6/2/2020).

Langkah
Pemkot Ternate ini, membuat Komisi II DPRD Kota (Dekot) Ternate naik pitam. Ketua
Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengatakan, penjelasan Penjabat
Sekkot Ternate, Thamrin Alwi dan Kepala DPKAD, Taufik Jauhar itu menunjukkan
kapasitas dua pejabat tersebut dalam mengelola keuangan pemerintah amburadul. Tidak
memiliki dasar dan manajemen pengelolaan keuangan yang baik. 

“Alasan mereka (pemerintah) pertama adalah karena tidak terealisasinya DBH Pusat triwulan IV sebesar Rp 18 miliar, kemudian DBH Provinsi triwulan IV sebesar Rp 10 miliar lebih, dan PAD sebesar Rp 24,87 miliar sampai 31 Desember 2019 tidak terealisasi sehingga mereka tidak mampu membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dikerjakan,” katanya.

Pemerintah menawarkan skema pembayaran utang pihak ketiga dengan menggunakan APBD 2020 sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Salah satu syarat  yaitu melakukan pembaharuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). “Jadi ada utang kemudian mereka membayar, dana yang digunakan itu dari mana, atau dana apa? Atau sumber anggarannya dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan,” tanya Mubin.

Ia
menjelaskan, program OPD yang sejak awal disepakti bersama DPRD akan dipangkas.
“Mereka akan mengurangi program yang dianggap tidak urgen dan mendesak untuk
membayar utang sebesar RP 25 miliar itu,” katanya. 

Skema
yang diambil Pemerintah menurut Mubin, sangat amburadul, dan buruk. Nilai buruk
yang disematkan tersebut dilatarbelakangi karena Pemerintah menunjukan sikap
inkonsistensi terhadap hal-hal yang telah dituangkan kedalam Perda APBD
2020. 

"Kenapa
buruk? seandainya, sebelum APBD diketuk, minimal satu dua minggu pada saat
pembahasan APBD itu Pemerintah Kota Ternate sudah harus mengestimasi, mampu
merencanakan, kira-kira pekerjaan program tahun anggaran yang dikerjakan tahun
2019 yang tidak mampu dibayar tepat waktu itu itemnya apa saja, jumlahnya
berapa? Perencanaan seperti itu kemudian dianggarkan dalam luncuran APBD 2020,
tapi sama sekali mereka tidak mampu membuat perencanaan seperti ini,” kesalnya.

Pemerintah
hanya mampu memberikan gambaran tentang total nilai piutang sebesar Rp 24
miliar terkait reklamasi, sementara anggaran Rp 25 miliar lebih itu tersebar
untuk 81 program kegiatan di 12 OPD.

Komisi
II menawarkan kepada Pemerintah untuk mendesain APBD menjadi surplus, sehingga
ketika ada kemacetan dalam membayar utang, anggaran surplus tersebut yang akan diprioritaskan
untuk membayar utang pihak ketiga. “Jadi kalau mereka tidak mampu merencanakan
luncuran utang dibawa ke tahun berikutnya, sebaiknya APBD dirancang surplus,
tujuanya apa, seandainya ada timbul utang yang begitu banyak, surplus itu yang
diprioritaskan untuk membayar utang yang ada sehingga tidak memberatkan APBD
2020,” tegasnya sembari mengatakan, apa yang telah disepakati sebelumnya
menjadi sia-sia, bahkan akan ada banyak OPD yang ikat pinggang karena
programnya ditiadakan. 

Sementara
Penjabat Sekretaris Kota, Thamrin Alwi menjelaskan, mengenai utang pihak ketiga
di tahun 2019 sebesar Rp 25 miliiar yang tersebar di 12 OPD tetap akan dibayar
dengan sumber anggaran yang berasal dari DBH Pusat dan DBH Provinsi. “Kita
tetap menyelesaikan soal anggaran fisik tersebut," katanya.

Ia mengaku, mengenai utang tersebut sudah dikomunikasikan petunjuk pembayarannya di bagian keuangan daerah. Sehingga dengan petunjuk tersebut Pemerintah akan membayar piutang tersebut. “Tetap dibayar tetapi kita menyesuikan," pungkasnya. (Cha/red)

Komentar

Loading...