poskomalut.com
baner header

PDI-P dan PKB Walk Out, Tolak Paripurna Penetapan Frans-Muchlis Bupati dan Wabup Halut Terpilih

TOBELO-PM.com, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Rabu (05/05) resmi menetapkan Pasangan Calon (Paslon) Frans Manery – Muhlis Tapi Tapi (FM Mantap) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halut periode 2020-2024. Penetapan itu melalui Rapat paripurna DPRD Halut.

Penetapan dihadiri seluruh Fraksi DPRD itu, namun dua Partai Politik PKB dan PDI P sebagai pengusung Paslon Joel B Wogono – Said Bajak (JOS) menolak hasil penetapan Paslon FM Mantap sebagai Bupati dan Wabup terpilih. Dua Fraksi PDI P dan PKB terpaksa Walk Out dari ruang sidang paripurna. Meski kedua fraksi itu Walk Out namun paripurna tetap berjalan.

Setelah dikonfirmasi usai rapat paripurna, Ketua DPRD Halmahera Utara Yulius Dagilaha menjelaskan, pihaknya hanya melanjutkan hasil penetapan KPU, kemudian akan mengusulkan untuk proses pelantikan ke Mendagri melalui Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Rapat paripurna ini berjalan lancar, meski ada dua fraksi empat anggota DPRD dari partai PKB dan PDI P walk Out dari ruang sidang paripurna. Jika dalil dari empat anggota DPRD yakni Irfan Soekonaey, Fahmi Musa, Irwan Djam, dan Yusri Bailusy bahwa Paslon JOS sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstutisi (MK) sehingga menunda paripurna ini.

“Jika MK berpendapat lain misalnya mengabulkan gugatan ya kita harus tunduk juga, dan melakukan paripurna lagi, namun Paripurna ini berbeda dengan proses gugatan, sebab paripurna ini tahapan yang sudah dijadwalkan, Paripurna ini tetap berjalan, karena kita hanya mengumumkan hasil dari penetapan Paslon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Halut pada Minggu (02/05)” Ujar Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha.

Fraksi PKB Fahmi Musa mengatakan, pihaknya menolak hasil paripurna DPRD untuk penetapan Paslon terpilih FM Mantap. Sebab saat ini, Paslon JOS sudah mengajukan gugatan ke MK untuk proses sengketa PSU Pilkada Halut. Oleh karena itu, seharusnya DPRD menunda paripurna sampai proses sengketa di MK selesai.

“Kami hanya meminta Paripurna ini ditunda, karena Pilkada ini belum selesai, Paslon JOS sudah mengajukan gugatan ke MK, maka seharusnya paripurna ditunda, bagi kami, paripurna itu tidak sah,” Akhirinya.(Mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: