Pelaksanaan Tes CPNS Morotai Terancam Batal

Foto Kaban Keuangan Merangkap Kaban BKD, Muhammad Umar Ali

MOROTAI-PM.com, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2020 di Kabupaten Pulau Morotai yang lolos berkas mulai was-was. Ini karena isu pelaksanaan tes yang rencana dilaksanakan pada 27 Januari itu akan batal digelar.

Orang dalam kantor Bupati yang enggan menyebutkan namanya itu mengungkapkan, batalnya  pelaksanaan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut dikarenakan anggaran yang diakomodir dalam APBD induk 2020 hanya Rp 4 juta. "Anggaran tes CPNS yang ada di Badan kepegawaian daerah (BKD) Morotai hanya Rp 4 juta. Jadi mungkin saja tes CPNS di Morotai kali ini bisa gagal," ungkap sumber itu kepada wartawan Pokso Malut, Selasa (14/1/2020).

Lanjut
sumber itu, minimnya anggaran pelaksanaan tes CPNS tersebut menjadi salah satu
penyebab, Bupati Benny Laos mencopot Alfatah dari jabatan kepala BKD Morotai,
dan dijabat sementara oleh Kaban Keuangan Morotai M Umar Ali. 

Disisi
lain, pelaksana tugas (Plt) kepala BKD Morotai M Umar Ali membenarkan anggaran
pelaksanaan tes CPNS tahun 2020 ini sangat kecil, Rp 4 juta. "Iya,
anggaran tes CPNS hanya Rp 4 juta," aku Umar. Meski begitu, Umar
optimis  pelaksanaan tes tetap berjalan.
"Tapi tidak akan mengganggu proses pelaksanaan tes nanti, tes tetap
jalan," ujar Umar Ali. Pernyataan tersebut, sekaligus meluruskan adanya
isu pembatalan tes CPNS yang saat ini beredar di masyarakat.

Umar
menjelaskan, masalah yang dihadapi BKD adalah anggaran operasional selama proses
pelaksanaan tes. Untuk teknisnya, tidak ada kendala. "Gedung maupun
komputer semua kan sudah ada, pokoknya yang menyangkut hal teknis tidak ada
masalah. Hanya biaya lain-lain misalnya hotel untuk tim dari BKN Manado, biaya
makan, dan operasional, dan itu bisa diatasi. Soal hotel itu misalnya nanti
dari pihak protokoler mereka bisa tangani," katanya.

Dia
mensinyalir, minimnya anggaran tes CPNS hanya Rp 4 juta tersebut diduga BKD
tidak mampu merasionalkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pembahasan
anggaran. 

"Dalam pembahasan itu semua kan harus bisa dijelaskan secara rasional, kalau tidak bisa otomatis tetap akan dipangkas, dan kemungkinan begitu sehingga anggaran hanya Rp 4 juta itu," pungkasnya. (ota/red)

Komentar

Loading...