SOFIFI-PM.com,  Pembelian mobil dinas baru oleh pemerintah
provinsi Maluku Utara, senilai Rp 6 miliar lebih, mendapat sorotan dari
akademisi. Mereka menilai, pembelian mobil dinas baru hanya sebagai pemboroan
uang daerah.

Menurut Dekan Ilmu Pemerintahan
Universitas Bumi Hijrah Malut,  Isra Muksin, keputusan pemprov Malut membelanjakan
mobil dinas senilai Rp 6 miliar lebih itu sebagai tindakan pemborosan anggaran
daerah.

“Alangkah bijaksananya,
pemprov Malut mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan dasar masyarakat,
misalnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujarnya.

Dia mencontohkan, harga
kopra yang anjlok saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Malut, yang
sebagian besar bergantung hidup dengan kopra.

Pemprov harusnya
mengalokasikan anggaran sebanyak itu untuk pengembangan ekonomi yang sifatnya
produktif. Dengan kebijakan belanja mobil dinas tersebut, menggambarkan bahwa
keberpihakan pemerintah terhdap masyarakat masih minim. “Mestinya aparatur
menggunakan mobil dinas yang masih layak dipakai, bukan pengadaan mobil baru
yang hanya menghabiskan anggaran daerah,” katanya.

Selain itu,
infrastruktur dasar seperti jalan, dan jembatan yang belum tuntas serta masalah
utang yang belum selesai. Namun, pemprov justru menunjukkan gaya hidup yang
elitis.

“Harusnya, di periode
kedua AGK ini menunjukkan niat baiknya untuk pembangunan daerah dengan
efisiensi anggaran yang ada. Karena selama satu periode sebelumnya, keberpihakan
gubernur terhadap masyarakat masih minim. Hal ini dibuktikan dengan jalan
lingkar Halmahera yang belum tuntas,” ungkapnya.

Ia menambahkan,
infrastruktur dasar Sofifi sebagai ibu kota provinsi masih sangat minim dan
memprihatinkan. Jika anggaran sebanyak itu diarahkan pada sektor produktif,  sudah pasti berimplikasi positif terhadap
pembangunan daerah karena jika hanya beli mobil dinas,  tidak berimplikasi terhadap kinerja aparatur.

Hal yang sama
disampaikan Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Malut, Hendra Kasim bahwa pengadaan
mobil yang begitu banyak,  hanyalah sebuah
pemborosan.

Hal tersebut bukanlah sesuatu yang urgen untuk dilakukan saat ini, di tengah angka kemiskinan yang terus meningkat sebagaimana dirilis BPS. Selain itu, utang provinsi yang cukup besar. “Menurut saya pengadaan kendaraan yang begitu banyak dengan nilai yang fantastis adalah pemborosan. Saya berharap, gubenur lebih peka dan sadar prioritas, mana yang paling dibutuhkan rakyat dan mana yang harus diprioritaskan oleh masyarakat dan daerah,” katanya.  (red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH
Posko Malut, edisi Kamis 03 Oktober 2019, dengan judul ‘Pemprov Belanja 12 Mobnas Rp 6,5
Miliar’