TERNATE-PM.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate didesak untuk segera merancang Standar Operasional Prosedural (SOP) tentang mitigasi bencana. Karena SOP mitigasi bencana ini penting, sebagai petunjuk proses penanganan pasca bencana. Apalagi, Kota Ternate merupakan salah satu kota rawan bencana.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate,  Zainul Rahman ketika ditemui Posko Malut di kantor DPRD Kota Ternate, Rabu (27/11/2019). Menurutnya, lambatnya proses penanganan pasca gempa di Kecamatan Batang Dua beberap waktu lalu, karena Pemkot Ternate tidak memiliki SOP mitigasi bencana.

“Kalau saya lihat kemarin, misalkan bencana gempa terjadi
pada malam hari, tapi sampai pagi kemudian satu hari setelah gempa itu belum
ada tindakan action nyata. Sementara masyarakat di Batang Dua butuh kita punya
kehadiran, memang akses informasi kita yang terbatas, karena itu kedepan
manajemen penanganan mitigasi bencana di Ternate lebih diperhatikan lagi,
supaya ketika terjadi gempa SOP-nya sudah jelas,” ucapnya.

Alasan dibentuknya SOP ini untuk menghindari kepanikan masyarakat saat bencana terjadi. Karena itu, manajemen SOP yang harus dirancang mesti berbasis pada integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).“Kita berharap kedepan, selain anggaran manajemen-nya juga harus lebih bagus,” ujarnya.

Bagi politisi Demokrat ini, penanganan pasca bencana bukan hanya menjadi tugas BPBD, tetapi memerlukan semua OPD untuk bekerja secara berkeroyok. “Misalnya Dinas Perhubungan yang punya sarana transportasi, sarana perhubungan dalam bentuk speedboat yang dikelola Dishub ini harus diintegrasikan, sehingga begitu ada bencana di Batang Dua, itu tidak perlu lagi kita berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak lain untuk ke sana,” sebutnya.

Jika sudah ada SOP yang mengikat tentang proses penanganan pasca bencana, maka ketika terjadi bencana, masing-masing OPD sudah tahu tugasnya masing-masing.  “Memang tugas utama itu di BPBD, tapi kita berharap kedepan ada integrasi dari semua pihak terutama dari SKPD masing-masing, supaya antar sector itu ada semacam kerja sama yang baik. Kolaborasi yang baik, sehingga ketika bencana terjadi spead boat Bahari Berkesan sudah stand by, BPBD turunkan timnya, Dinas Kesehatan turunkan timnya, begitu pual OPD lainya, mereka sudah tahu apa peran yang mereka lakukan,” tutupnya. (beb/red)