Permendagri 60/2019 Solusi Konflik 6 Desa di Halut-Halbar

Sengketa tapal batas

TOBELO-PM.com, Sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 mendapat sorotan dari akademisi hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Abdul Azis Hakim dan politisi senior Abner Nones.

Abner Nones
menilai sikap Pemda Halut yang mempermasalahkan permendagri nomor 60 tahun 2019
itu sangat berlebihan. Seharusnya, Pemda Halut lebih tenang merespon polemic
enam desa ini. Sikap berlebihan Pemkab Halut ini, menurut Abner justru terlihat
panik dan tidak paham atas isi Permendagri tersebut.

Mantan
Anggota DPRD Provinsi Malut dua periode itu menuturkan, Permendagri 60 tahun
2019 itu, mengatur titik koordinat tapal batas enam desa antara Halut-Halbar.
Dimaksud dari Permendagri itu sebagai solusi atas konflik yang berkepanjangan
selama 20 tahun. Menurut Abner, kehadiran Permendagri 60 tahun 2019 tidak
menghilangkan enam desa yang masuk dalam wilayah Halut. Hanya ada empat desa
baru yang dibuat untuk masuk Halbar.

Dibentuk
empat desa itu masuk Halbar, karena ada fakta sosiologisnya, yakni ada
masyarakat berstatus Halbar tidak terlayani selama 20 tahun, sehingga dibentuk
empat desa itu untuk dilayani oleh Pemda Halbar. "Permendagri 60 itu
adalah titik koordinat tapal batas, jadi dimaksudkan sebagai solusi untuk
konflik yang telah berkepanjangan selama 20 tahun. Bagi saya Langkah Pemda
Halut itu menunjukkan tidak memahami isi dari permendagri 60. Permendagri ini,
tidak menghilangkan enam desa yang masuk Halut. Diebntuk empat desa di Halbar
lagi, karena ada fakta sosologisnya bahwa, ada masyarakat yang tidak
terlayani selama 20 tahun, jadi empat desa itu untuk melayani masyarakat, saya
menilai sikap Pemda halut berlebihan, seharusnya tetap tenang,"
tuturnya. Senin (60/02).

Sementara
menurut Akademisi Hukum UMMU Abdul Azis Hakim mengatakan, Sikap Bupati
Halut terhadap fenomena enam desa hubungannya penundaan Pilkada harus
dipertimbangkan secara matang karena persoalan tersebut, enam desa dalam
perspektif hukum sesungguhnya tidak menjadi soal karena sudah final secara
yuridis melalui UU. nomor 1 tahun 2003, dan PP nomor 42 tahun1999. Azis mempertanyakan
enam desa Sudak masuk Halut tapi kenapa di polemikan.

Menurut ia
kalaupun ada masalah tapal batas Enam desa itu, hanya soal teknis yang akan
diatur dalam aturan turunannya. Contoh aturan soal permendagri, namun aturan
turanan ini juga, tidak bisa bertentangan dengan aturan diatasnya, sebab hal
tersebut menyalahi teori dan asas pembentukan perundang-undangan. "Jadi
enam desa, saya kira tidak ada masalah dalam soal substansi hukum, yang jadi
masalah dalam soal ini, yakni soal penegakannya yang lemah baik oleh aparat
hukum, terutama pihak kepolisian untuk menindak dan melawan kedua hukum
tersebut,  maupun ketiga lembaga pemerintah baik Pemprov, Pemda Halut dan
Halbar untuk meberikan kesadaran berhukum kepada warganya," ujar Azis.

Lanjut Ia,
Jika memang ada problem hukum baik dari aspek formil maupun materil atas kedua
undang-undang, ia menyarankan untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum yakni
sejak diundangkannya kedua peraturan baik UU maupun PP. “Kan bisa digugat ke MK
atau MA jika itu merugikan masyrakat setempat. Saya kira proses ini yang paling
ideal dan terhormat dalam praktek berhukum kita sehingga tidak berdampak sosial
bahkan dapat mengorbankan masyarakat di enam desa, pada setiap momentum Pemilu
dari kepentingan segilintir orang," paparnya.

Azis yang juga Ketua Asosiasi Hukum Tatanegara Provinsi Malut, menuding langkah pemprov dalam kasus ini ,hanya menambah problem antar kedua pemda Halut dan Halbar. Jika Gubernur tidak mampu menyelesaikannya mending berhenti mengmbil langkah yang tidak populis, karena akan mengakibatkan korban sosial. Ia juga menyarankan Gubernur mengevaluasi pembantunya yang tidak mampu untuk mengambil langkah di enam desa ini. Sebab dari tahun ke tahun langkah pemprov justru memperluas problematika enam desa,  jika tidak pasti Gubernur selalu menjadi sasaran kritikan negatif sosial akibat ketidakmampuan para perangkatnya. "Jadi soal enam desa problemnya adalah pada soal penegakkan dan kesadaran yang lemah, Jika hal ini tidak diperhatikan, maka jangan bermimpi enam desa ini aman," akhirinya. (mar/red)

Komentar

Loading...