MOROTAI-PM.com, Perusahan Daerah (Perusda) Niaga Pasifik diduga kuat melakukan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan minyak Tanah (Mita). Dugaan penyelewengan BBM milik rakyat itu sudah berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Dimana perusahan yang dibiayai oleh Pemda Morotai itu menyalurkan BBM ke perusahaan infrastruktur jalan maupun ke masyarakat yang bukan penjual resmi BBM.

Asrul Pawane, salah satu pegawai Perusda yang dipecat oleh pimpinannya itu mengungkapkan, Perusda menjual BBM milik nalayan jenis solar ke perusahaan pengaspal jalan. Sedangkan untuk Mita, perusahan tersebut seharusnya menyuplainya ke kecamatan  Timur dan Morja. Namun, yang terjadi selama ini, mereka menjualnya di selatan dan itu pun bukan pangkalan Mita.

"Saya pegawai di perusda, di perusda itu saya kapasitasnya sebagai sopir, tapi saya sudah dipecat oleh direkturnya. Saya dipecat karena saya pertanyakan soal kenapa BBM bersubsidi misalnya solar itu harus dijual ke perusahan sedangkan Mita seharusnya di distribusi ke Timur dan Morja, tapi kenapa dijual di non pangkalan dan jualnya di selatan,"ungkap Asrul, kepada koran ini akhir pekan kemarin.

Menurutnya, kebanyakan kuota Mortim dan Morja tidak terdistribusikan secara benar. Hal ini bisa dilihat dari cara pendistribusiannya tidak sesuai dengan kuota yang diberikan."Saya kasih contoh misalnya, kalau timur so antar satu kali maka sisanya dorang main di luar, jual pada bukan agen minyak. Begitu juga di Morja adakalanya satu bulan hanya satu kali, adakalanya satu bulan tidak didistribusikan,"katanya.

Ia kembali mengungkapkan, status Perusda di SPBU Nelayan itu hanyalah sebagai pengawas. Tujuan dari pengawasan itu untuk memastikan agar kuota BBM bisa tersalur secara benar dan diterima oleh nelayan. Hanya saja, kesempatan pengawasan itu dijadikan objek untuk mencari keuntungan dengan menjualnya ke perusahaan."Di SPBU nelayan,  perusda punya tugas awasi untuk jatah atau kuota itu tersalur dengan baik,  ternyata perusda sendiri yang main di dalam,. Padahal, di SPBUN yang ada di Daeo itu perusda tidak punya jatah, tapi ternyata mereka main di dalam, kalau dijual ke perusahan itu pasti harganya beda dengan subsidi,"ungkapnya.

Ia menambahkan, biasanya mereka mengangkut BBM melalui kapal Nakamura atau kapal pengangkut BBM lainnya. Selain itu juga dengan menggunakan mobil untuk menjual ke perusahaan.

Sementara Direktur Perusda Saiful Latara, ketika dikonfirmasi awak media membantah jika pihaknya melakukan penyelewengan BBM bersubsidi."Coba cek saja di Morotai timur dan Jaya, kalau minyak kami langka wajar dituduhkan, tapi sejauh ini tra ada, perusda tidak punya jatah solar. Perusda itu minyak tanah,"bantahnya sembari meminta awak media untuk menuliskan nama sumber yang memberikan pernyataan di media massa.(Ota/red)