Proyek Pekuburan Diduga Milik Anggota DPRD Morotai Rusak Parah

Belum digunakan, proyek pekuburan di Desa Sangowo Kecamatan Mortim rusak parah, nampak sayap dinding lepas dan hampir jatuh ke tanah.(foto:Mohtar)

MOROTAI-PM.com, Proyek pekuburan di Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur (Mortim) Kabupaten Pulau Mrotai Maluku Utara (Malut), yang diduga milik salah satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai berinisial DG ini, yang dikerjakan oleh Faruk Abdulah pada akhir tahun 2018 lalu dengan CV Putra Gamalama dengan menggunakan APBD senilai Rp 500 juta, ternyata  tidak hanya bermasalah dengan lahan.

Namun proyek tersebut sudah dibangun belum dibayar oleh Pemkab Pulau Morotai ini sudah bermasalah juga dengan bangunannya sendiri. Bahkan bangunan berbentuk los itu sudah rusak parah

Berdasarkan hasil investigasi Poskomalut.com, di tempat dimana pekuburan umum itu di bangun. Bahwa proyek yang baru dibangun dua tahun lalu itu sampai saat ini belum digunakan oleh Pemkab Pulau Morotai.

Namun, bangunannya sudah rusak parah misalnya bangunan los yang berada di sebelah kiri jalan yakni sayap bangunan berkisar 10 meter patah dan lepas dari posisi awal sehingga posisinya bergantungan kebawah, namun  belum jatuh ke tanah karena ditahan oleh besi cor. Di sudut sebelah bangunannya lagi terlihat sudah retak juga, sedangkan sengnya juga sudah ada yang lepas.

Selain itu juga, pada bangunan los di sebelah kanan juga sudah rusak juga dimana sejumlah titik juga sudah mulai retak. Bahkan, karena tidak digunakan, bangunan itu nyaris ditutupi oleh rumput maupun pepohonan sehingga masyarakat yang sering lewat di jalan umum juga nyaris tidak melihat bangunan tersebut.

"Belum dipakai saja bangunannya seperti itu, seharusnya Polda Malut dan Kejaksaan Tinggi Malut segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap proyek itu,”kata Lut salah satu warga Desa Sangowo kepada Poskomalut.com, Minggu (17/1/2021)

Untuk diketahui, proyek pekuburan itu hingga kini diboikot oleh masyarakat pemilik lahan lantaran lahannya tidak dibayar. Selain itu, proyek itu  terpaksa harus dihentikan Dinas Perumahan dan Pemukiman, karena proyek yang dipermasalahkan warga itu akan menjadi temuan BPK, bahkan beresiko pidana.

“Masalahnya lahannya dong bolom bayar. Progresnya baru 60 persen yang di cairkan, sisanya 40 persen kita tidak berani cairkan karena takut ada temuan karena bermasalah dengan lahannya. Yang jelas saya tidak berani kase cair karena takutnya bermasalah,” akui Bendahara Disperkim Pulau Morotai, Fauzi Bahmid, ketika di temui diruang kerjanya beberapa waktu lalu

Ditanya soal status pekerjaan, apakah bisa di lanjutkan, dirinya mengarahkan para awak media untuk konfirmasi ke PPK,

”Kalau soal itu coba konfirmasi ke PPK Pak Yongki Makangiras,”pintanya

Sementara, Yongki Makangiras, ketika di konfirmasi mengatakan, pekerjaan tersebut kontraknya sudah di putuskan (Hentikan),

”Sudah putus kontrak tara bisa lanjut kan, tara bisa me Pemkab tara bayar. Baru bayar 60 persen,”aku Yongki.(Ota/red)

Komentar

Loading...