Proyek Rp 24 M Milik Unipas Morotai Bermasalah

Proyek Multiyears Kampus Unipas senilai 24 Miliar bermasalah dengan Lahan

MOROTAI-PM.com, Proyek multiyears pembangunan gedung Rektorat, Auditorium dan laboratorium Universitas Pasifik (Unipas) Morotai senilai Rp. 24 miliar yang dikerjakan PT. Rajawali Indah Permasi dengan kontraktor Tonny Talehala, diduga bermasalah dengan waktu pekerjaan.

Pasalnya, proyek bernilai puluhan miliar yang bersumber dari
APBD Morotai tahun 2019-2020 hingga 2021 itu, hingga kini fisik bangunannya
belum dikerjakan. Bahkan berdasarkan data yang dikantongi Posko Malut, proyek
itu baru dikerjakan pada awal Januari. Padahal, proyek itu seharusnya sudah mulai
dikerjakan tahun 2019. Anehnya, saat ini terhenti dan hanya menyisahkan fondasi
bangunan.

"Kita juga bingung, proyek multi years, tapi sampai sekarang belum dikerjakan," kata salah satu Mahasiswa Unipas Morotai kepada media ini, Kamis (27/02/2020).

Selain itu, proyek puluhan miliar yang dibangun di Kampus
Lemonade ini, tidak memiliki papan Proyek. "Ini sudah menyalahi aturan,
proyek nilai puluhan miliar, tapi tidak ada papan proyeknya. Kami minta dinas
terkait segera tindaklanjuti ini," pintanya.

Kadis PU Morotai Abubakar A Rajak, ketika dikonfirmasi di kantornya mengakui, jika proyek yang menguras APBD Morotai puluhan miliar ini jalan ditempat, sehingga membuat geram dirinya. Untuk itu, PU Morotai telah melayangkan teguran kepada kontraktor.

"Sudah, Saya sudah layangkan surat teguran ke mereka
(PT. Rajawali Indah Permai). Bahkan yang kita layangkan surat teguran itu
termasuk papan proyeknya yang tidak ada. Sebenarnya mulai di kerjakan itu
Januari 2019, jadi alasannya karena lahan belum dibebaskan. Padahal mereka bisa
bangun yang lain dulu, tapi mereka mau karja satu kali, agar alat berat turun
satu kali," akuinya.

Terkait masalah pembebasan lahan, menurutnya, itu bukan
wilayah Dinas PU, sehingga dirinya menyarankan agar segera berkoordinasi dengan
bagian pemerintahan. Sebab, itu menjadi tanggungjawab bagian tersebut.

"Alasan tanah di Lap itu belum selesai, dan soal tanah itu bukan urusan kita (Dinas PU), itu urusan Pemerintahan," katanya dengan nada sedikit kesal. (ota/red)

Komentar

Loading...