poskomalut.com
baner header

Rekomendasi Bawaslu Halut Lemah

Konoras : Rekomendasi Tidak Bernilai Eksekusi

TOBELO-PM.com, Ketua Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) Maluku Utara, Muhammad Konoras, ikut menyoroti rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara (Halut) tentang pelanggaran administrasi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditinjau dari aspek hukum, menurutnya masih lemah. Hal itu, lantaran denilai tidak bernilai eksekusi.

“Rekomendasi Bawaslu itu tidak memiliki nilai eksekusi, sebab temuan Bawaslu yang kemudian disimpulkan di dalam berita acara itu hanya bersifat deklaratoir semata,” ungkapnya, Selasa (22/09/20).

Konoras menganggap, pertimbangan Bawaslu dalam rekomendasi atas pelanggaran administrasi oleh Bupati Halut, sangat sumir atau tidak cukup pertimbangan. Hal itu kerap membuat KPU sulit mengeksekusi. Bahkan atas kelemahan itu, KPU masih memiliki kewenangan untuk mengkaji.

“Bagi saya, pertimbangan Bawaslu itu sangat sumir, atau tidak cukup pertimbangan, sehingga KPU sulit untuk mengeksekusi, dan masih membutuhkan kajian hukumnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, kepada Bawaslu Halut maupun Bawaslu kabupaten kota yang lain di Maluku Utara, untuk tidak tergesa-gesah menyimpulkan sebuah pelanggaran administrasi dalam Pilkada. Bawaslu harus prudent dan bila perlu dalam mengambil keputusan wajib meminta pendapat ahli.

” Saya berharap kepada semua Bawaslu kabupaten kota untuk tidak tergesa-gesah menyimpulkan sebuah pelanggaran administrasi dalam Pilkada, harus prudent dan bila perlu dalam mengambil keputusan wajib meminta pendapat ahli,” ujarnya.

Konoras mencontohkan pertimbangan hukum Bawaslu Halmahera Selatan dalam mengambil keputusan menolak laporan dari masyarakat soal ijazah palsu. Semestinya harus dilakukan proses litigasi baru kemudian memutuskan degan pertimbangan rasional dan imparsial. Hal ini dimaksudkan agar integritas dan kredibilitas serta citra Bawaslu kabupaten bisa dipercaya publik.

“Memang dalam amatan saya, banyak Komisioner Bawaslu masih memiliki sumber daya manusia yang sangat minim, sehingga dalam setiap keputusan masih bisa dipersoalkan dari aspek hukum dan keadilan,” akhirinya. (mar/red)



Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: