TERNATE-PM.com, Komisi I DPRD Kota Ternate menilai, pergantian jabatan yang dilakukan Walikota Ternate, Burhan Abdurahman didua bulan terakhir merupakan hak periogatif kepala daerah, sehingga tak bisa dinilai sebuah kebijakan politik.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman saat ditemui Pokso Malut, Rabu (09/01/2020). Menurutnya, setiap kebijakan mutasi jabatan di lingkup pemerintah Kota Ternate, komisinya selalu dimintai tanggapan.

Politisi partai Demokrat itu mengaku, pihaknya masih menghargai hak priorgartif kepala daerah dalam  mengatur SDM dijajaran pemerintah kota.  “Sepanjang itu dilakukan tidak bertentangan dengan perundangan undangan yang berlaku dan bertujuan dalam peningkatan mutu birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan public, maka DPRD tetap mensuportnya,” ungkap Zainul.

Terkait rolling yang dinilai memiliki tendensi politis, sejauh ini kata Zainul, hanya opini yang berkembang di tengah masyarakat. Pasalnya, mereka yang dimutasi tak pernah mengeluhkan, jika proses mutasi atau non job karena unsur politis. "Kan kita belum mendengar langsung dari mereka yang dimutasi itu," kata Zainul.

Zainul menyebutkan, dirinya enggan untuk menduga-duga
dengan kebijakan Walikota merolling kabinetnya. Pasalnya, Komisi I menilai dari
hasil revisi RPMJD 2019-2021, maka Walikota Ternate mencoba mengoptimalkan
realisasi program kerja, terkait visi-misi sesuai janji- janji politiknya
terdahulu.

"Ini mungkin dibarengi dengan penataan kembali
kualitas SDM di dinas, sesuai dengan basic keilmuan maupun lainnya. Saya
rasa rolling tersebut masih batas kewajaran kita juga nanti melihat di
ketentuan pemilihan kepala daerah kalau hal itu disangkutpautkan,"
jelasnya.

Dirinya berjanji, jika pergantian yang dilakukan itu merlanggar ketentuan Pilkada, maka pihaknya akan menggunakan hak DPRD untuk meminta penjelasan pemerintah. (beb/red)