Hasby Yusuf : Otonomi Khusus atau Referendum?

TERNATE-PM.com, Para
tokoh perjuangan Maluku Utara, bertempat di Hotel Batik, Ternate, Sabtu
(5/10/2019) mendeklaraskan Dewan Otonomi Kkusu (Otsus) provinsi Maluku Utara. Aktivis
dan  para tokoh dan perjuangan bersepakat
bahwa Otsus Maluku Utara akan menjadi isu dan agenda perjuangan bersama seluruh
rakyat Maluku Utara kedepan. Hadir dalam pertemuan para tokoh/aktivis
perjuangan, para politisi, birokrat, pers, dan pengusaha.

Hasby Yusuf, Inisiator Pertemuan Para Tokoh/Aktivis Perjuangan Provinsi Maluku Utara, dalam rilies yang diterima poksomalut.com mengungkapkan, sudah saatnya masyarakat Maluku Utara bersatu untuk perjuangan bersama Otsus,  atau Referendum?. Tak ada perjuangan yang gagal jika masyarakat optimis memperjuangkannya.

Menurutnya, setelah mencermati perjalanan 20 tahun provinsi Maluku Tahun, Dewan Otsus Maluku Utara akan mengawal dan menjaga arah perjalanan pemerintahan provinsi agar tidak menyimpang dari spirit awal perjuangan pemekaran provinsi.

Provinsi Maluku Utara kata Hasby, bukanlah hasil pemberian pemerintah, tetapi melalu proses perjuangan yang panjang puluhan tahun. Karena ini merupakan produk perjuangan, Dewan Otsus Malut wajib mengingatkan kepada gubernur dan jajarannnya, agar melakukan evaluasi arah kebijakan pembangunan, agar berpihak pada kepentingan rakyat dan menghindari penyelewengan kekuasaan dan ruang penghianatan atas rakyat.

Dalam dimensi politik dan ekonomi, Dewan Otsus melihat ada gejala pengabaian  dan koptasi pemerintah pusat atas pembangunan Maluku Utara dan ujungnya hanya untuk eksploitasi sumberdaya alam bagi kepentingan para pemangku kepentingan pusat kekuasaan di Jakarta.

“Kami lihat para elit di Jakarta, bebas mengklaim titik kordinat tambang di negeri ini. Dan rakyat negeri ini hanya menjadi penonton dari kekuataan drakula politik ekonomi itu beroperasi di negeri ini. Rakyat dan petani kopra terkapar karena jatuhnya harga kopra tak dipedulikan oleh pemerintah. Mereka justru menawarkan kebun kelapa sawit dan investasi tambang,” katanya.

Sementara infrstruktur ekonomi seperti jalan belum
dirasakan oleh rakyat secara merata. Bahkan ada fakta bahwa setiap transfer
dana infrastruktur ke Malut adalah hasil permainan pemilik modal dan pemilik
kekuasaan. “Ini semua adalah praktek persekutuan jahat atas nama pembangunan.
Kondisi seperti ini juga hanya akan memperlebar ketimpangan ekonomi dan
menjadikan rakyat sebagai tameng bagi terawatnya kerakusan para pemilik modal
dan kuasa,” tegasnya.

Untuk itu, Hasby mewakili rekan-rekan dari para
tokoh/aktivis perjuangan, para politisi, birokrat, pers, dan pengusaha
menyerukan, hentikan semua kepengecutan yang ada, kobarkan keberanian  untuk menuntut jalan kehormatan.

Dikatakan Hasby, pada tahun 1999 dalam perjuangan pembentukan provinsi Maluku Utara, maklumat rakyat Maluku Utara yaitu meminta pemekaran atau referendum? Dan pemerintah pusat memberi kita provinsi Maluku Utara.

Untuk itu dalam menyambut hari ulang tahun provinsi ke-20, yang jatuh pada 12 Oktober mendatang, rakyat Maluku Utara harus memberikan opsi politik baru kepada pemerintah pusat,  Otonomi Khusus (OTSUS) atau REFERENDUM?.

Dalam pertemuan itu juga diputuskan, Hamid Usman ditunjuk sebagai ketua Dewan Otsus Maluku Utara dan Malik Ibrahim sebagai sekretaris.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Hasby Yusuf, Hasyim Abdul Karim, Hamid Usman, Malik Ibrahim, Sofyan Daud, Abdurahman Lahabato, Asgar Saleh, Rais Marsaoly, Abubakar Abdullah, Tahmid Wahab, Sofyan Abas, Rusli Jalil, Alfarabi Hanafi, Halik Djokrora, Tamrin Husain, Fauji Momole, Muis Jamin, Muhdir Ode Anda, Gazali Abdul Mutalib,  Arsyad Sangaji, Musriyono Nabiu, Farid Yahya, Aswad Zaman, Abdurahman,  Abdu Soleman, Muchlis Kamarullah, Sani, Lutfi Ali Umar dan M. Rony Saleh. (red)