TERNATE-PM.com, Sekertaris Pemerintah Kota Ternate Jusuf Sunya mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terkait dengan 14 aset Pemkot Ternate yang tak memiliki sertifikat.

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Maluku Utara (Malut) telah meminta Kejati Malut dan jajaran Kejari untuk mengiinventarisir sejumlah aset milik Pemda setempat yang tak bersertifikat dan dikuasai pihak ketiga.

"Kami (Pemkot Ternate) yang diwakili asisten I, kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Kejari Ternate terkait dengan aset-aset yang tak bersertifikat,"kata Sekkot Ternate Jusuf Sunya, kepada Poskomalut.com, Selasa (21/7/2020).

Menurutnya, untuk hasil koordinasi tersebut dirinya belum mengetahui arahnya seperti apa, karana belum menayakan langsung ke asisten I."Nanti saya cek ke asisten I dulu baru beritahukan hasilnya bagaimana terkait koordinasi ke Kejari Ternate,"ujarnya.

Disentil dalam 14 aset yang di kuasai pihak ketiga itu selain didalamnya ada pihak PT.PLN juga ada pihak TNI dan Polri, mantan Kadisnakertrans Kota Ternate mengaku tidak semuanya dari 14 aset itu juga di kuasai pihak-pihak tersebut."Jadi tidak semuanya, tapi ada beberapa pihak laibnya juga yang menguasai aset Pemkot,"akunya.

Disisi lain Kepala BPKAD Kota Ternate Taufik Jauhari saat ditemui mengaku, terkait surat yang dilayangkan oleh dari Kejari Ternate pihaknya sudah menerima terkait permintaan mengiinfentarisir aset Pemkot Ternate yang di kuasai pihak ketiga."Jadi 14 aset yang tak bersertifikat itu sementara di manfaatkan pihak ketiga untuk kepentingan banyak orang. (sam/red)