poskomalut, Polres Ternate diminta tidak terbitkan izin penyelenggaraan turnamen domino tanpa rekomendasi organisasi resmi, Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) dan ORADO.
Permintaan itu disampaikan Ketua PORDI) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen saat mendatangi Polres Ternate, pada Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan, setiap penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate perlu berkoordinasi dengan organisasi yang menaungi olahraga tersebut, agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Muhammad Sinen, komunitas tetap memiliki ruang untuk menggelar turnamen domino.
Namun, penyelenggara tidak boleh mengabaikan mekanisme koordinasi dan persyaratan perizinan yang berlaku, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai agenda resmi.
“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perbedaan sistem permainan, termasuk penggunaan hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100, bukan menjadi persoalan utama.
Hal yang lebih penting, menurut Wali Kota Tidore itu, kejelasan penyelenggara serta koordinasi dengan induk cabang olahraga.
Muhammad Sinen juga meminta kepolisian tidak sekadar menerima permohonan izin, tetapi memastikan persyaratan penyelenggaraan dipenuhi.
Ia bahkan mendorong agar kegiatan yang berlangsung tanpa rekomendasi resmi ditindak sesuai ketentuan berlaku.
“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkap Muhammad Sinen.
Ia turut menegaskan bahwa kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar.
Karena itu, komunitas yang ingin menggelar turnamen domino di Ternate diminta berkoordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan izin.
Langkah ini, kata Sinen, menjadi upaya untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah.
Ia berharap kepolisian konsisten menerapkan ketentuan perizinan agar tidak muncul event mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.
Tinggalkan Balasan