UPTD Perikanan Halut Persulit Penyaluran BBM Nelayan

Foto Para Ibu Ibu Nelayan terlantar di SPBUN Pelabuhan Perikanan Tobelo

TOBELO-PM.com, Harapan para nelayan yang bergantung di Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Nelayan berada SPBUN Pelabuhan Perikanan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Halut) berbanding terbalik. Pihak UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halut disenyalir mempersulit para nelayan untuk memenuhi kebutuhan BBM. Mirisnya para nelayan terancam tidak beroperasi karena kehabisan BBM.

Kordinator Nelayan Tolonuo Kecamatan Tobelo Utara, Sofyan Peleger menyesalkan pelayanan pihak UPTD DKP Provinsi Maluku Utara terhadap penyaluran BBM jenis pertalite untuk Nelayan Tolonuo. Mirisnya Kouta BBM yang sudah tersedia di SPBUN Pelabuhan Perikanan Tobelo itu, namun para Nelayan tidak bisa mengisi BBM, karena dipersulit secara administrasi oleh pihak UPTD.

"Para ibu ibu yang merupakan istri para nelayan itu, mengantri BBM sejak pagi hingga sore hari, namun pihak UPTD beralalan tidak pasti kepada nelayan. Data Nelayan Tolonuo suda memenuhi syarat administrasi tetapi malah dipersulit," Ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, untuk para Nelayan Tolonuo semuanya sudah memiliki sim tanda daftar nelayan TDKP di DKP Halut. Syarat tersebut memenuhi untuk bisa mengambil BBM di SPBUN Pelabuhan Perikanan Tobelo. Tak hanya itu, sebelum Kepala UPTD yang baru, pihak Nelayan tidak dipersulit untuk mengisi BBM di SPBUN. Hal berbeda dengan Kepala UPTD Baru malah mempersulit.

"Kami dari tadi pagi sampai sore di SPBUN menunggu pengisian BBM jenis pertalite, namun pihak UPTD bukannya mempermudah para nelayan malah membuat sulit, bahkan tidak ada kepastian, hal itu, berdampak pada para nelayan yang terancam tidak beroperasi lantaran Tidak memiliki BBM, tempat lain yang bermasaalah kenapa kami yang menanggung kesulitan," Jelasnya.

Sementara Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut Andris Kabarek saat ditemui mengelak, jika dirinya tidak mempersulit para nelayan untuk mengisi BBM.

"Untuk penyaluran BBM tetap dilakukan namun sebelum itu, kami melakukan ferivikasi dulu, sementara ada ferivikasi data nelayan apakah terdaftar di TDKP atau tidak, baru dilakukan penyaluran, saya tidak tega jika para ibu ibu harus menunggu," Akhirinya.(Mar/red)

Komentar

Loading...