TERNATE-PM.com, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate Zainul A. Rahman menilai kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam rangka mengakomodir sejumlah orang untuk membangun tempat usaha di dalam terminal Gamalama tidak salah. Tidak menyalahi aturan. Karena, kata dia ada isyarat dalam peraturan memberikan ruang. Ada syarat dibolehkan untuk membangun usaha.

Zainul bilang, dari sisi aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 132 tahun 2015 soal pengelolaan terminal ada dua fasilitas yang disebut, yakni fasilitas utama dan penunjang. Fasilitas utama misalnya ruang tunggu, halte, toilet dan sebagainya. Sementara, fasilitas penunjang itu salah satu poinnya bicara fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi dan lain-lain.

"Jadi bagi kami, itu sah-sah saja. Sepanjang, pembangunan lapak itu tidak mengganggu aktivitas yang berjalan di dalam terminal. Baik keluar masuk kendaraan, parkir kendaraan, naik turun penumpang," sebut Zainul saat diwawancarai, Rabu (13/01) kemarin.

Ditanya terkait sebagian pedagang yang tidak mendapatkan lapak di terminal Gamalama ini, kata dia pihaknya tidak berkewenangan untuk menentukan itu. Sebab, itu menjadi tanggung jawab dinas terkait.

"Dinas Perhubungan dan Komisi I tidak bertanggung jawab untuk mengurus pedagang. Bukan topoksi kita bicara soal pedagang dan lain-lain. Itu menjadi ranah komisi lain,"

Meski begitu, pihaknya meminta agar yang berjualan di fasilitas penunjang tadi harus yang betul-betul databasenya ada di dinas terkait.

"Kemarin, waktu Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan Dishub dan Disperindag kami meminta kalau boleh masing-masing dinas ini harus saling koordinasi. Tidak boleh ada ego sektoral," tandasnya.

Sementara, untuk pedagang yang tidak mendapatkan lapak di terminal Gamalama, pihaknya meminta agar Disperindag mengambil langka untuk difasilitasi ditempat yang lain. "Kita berharap semua yang ingin berusaha di Ternate, sepanjang berusaha untuk hal-hal yang baik, pemerintah harus memfasilitasi," tukasnya. (agh/red)