“So Pastiu”, Warga Sula Curhat ke Dr. Graal

poskomalut, Rasa frustrasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula mengemuka saat Anggota DPD RI Maluku Utara R. Graal Taliawo turun langsung ke desa-desa Mei lalu.

Selama hampir 14 hari, ia menyambangi warga di Pulau Sulabesi dan Mangoli. Keluhan paling keras datang dari warga Desa Baleha.

“Kitong selalu mandiri. So pernah ajukan proposal untuk bantuan dan program tapi tarada dia pe balasan. So pastiu,” ujar seorang warga.

Warga Desa Mangon, Waigoiyofa, dan Baleha senada. Mereka mengaku nelayan dan petani/pekebun tidak pernah dapat bantuan pemerintah sama sekali.

“Kami di desa ini tara pernah dapat bantuan ini dan itu dari pemerintah. Padahal kami membutuhkan. Selama ini bantuan cenderung politis hanya untuk dong pe orang tim sukses,” kata warga.

Akses Sulit Tak Halangi Kunjungan ke Kabupaten ke-9

Transportasi ke Sula memang tidak semudah kabupaten lain. Pesawat dan kapal laut rerata hanya 3 kali seminggu. Tapi keterbatasan itu tidak menyurutkan langkah Dr. Graal.

Sula jadi kabupaten ke-9 yang ia kunjungi sejak menjabat DPD RI.

“Bukan formalitas. Relasi pemilih dan kandidat tidak boleh putus setelah Pemilu. Masyarakat harus tahu apa yang sudah dikerjakan perwakilannya,” tegas lulusan doktoral Ilmu Politik UI ini.

Ada tiga agenda utama yang ia bawa: sambung rasa dengan masyarakat, melaporkan kinerjanya selama menjabat, dan pengawasan kinerja Pemerintah Pusat di daerah.

“Saya mau mendengar langsung keluhan yang warga sampaikan selama ini via media sosial saya. Wilayah jauh seperti Sula biasanya luput dari pengawasan,” imbuhnya.

Karena keterbatasan waktu dan cuaca mulai masuk angin timur, tidak semua desa bisa ia datangi. Meski begitu ia memastikan pintu kunjungan berikutnya tetap terbuka.

Di Desa Fatce, pesan seorang paitua membekas. “Seumur hidup beta baru dengar penjelasan pendidikan politik seperti ini dan laporan pertanggungjawaban anggota legislatif. Bapak harus sampaikan hal ini ke warga di desa-desa lain, sampaikan pa dorang supaya sama-sama mengerti,” ucapnya menggebu.

Awasi KNMP, Jalan Nasional, hingga IUP Mangoli

Sebagai anggota Komite II DPD RI, tugas pengawasan Dr. Graal menyasar program strategis di Sula.

Ia meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bajo, kondisi ruas jalan nasional, IUP pertambangan di Pulau Mangoli, program Rumah Layak Huni, dan isu lain sesuai tupoksi Komite II.

Soal infrastruktur jalan, ia memberi catatan positif.

“Ruas jalan nasional relatif mantap. Tidak ada genangan ‘kolam susu’, pertanda preservasi tiap tahun dijalankan,” ujarnya.

Untuk KNMP Desa Bajo, progresnya masih pembangunan.

“Tantangan pengerjaannya pasang-surut air laut karena dibangun di atas permukaan laut,” jelasnya.

Terkait 10 IUP di Pulau Mangoli, Dr. Graal merujuk data Kementerian ESDM.

“Semua IUP dikeluarkan tahun 2018 oleh Gubernur Maluku Utara ketika itu. Sebagian besar kawasan pulau ini dimasuki IUP. Jika warga menolak, tetap tunjukkan sikap dan satu suara. Saya akan turut jadi speaker yang menyuarakan agar IUP dievaluasi ke Kementerian terkait, seperti sebelumnya yang kita lakukan,” tegasnya.

Kritik Tajam: Postur APBD Sula 2026 Miring

Selain menyerap aspirasi, Dr. Graal juga menyoroti kondisi fiskal Sula. Data APBD 2026 menurutnya memprihatinkan.

“Melihat postur APBD Sula 2026 tentu miris: 50,55% untuk belanja pegawai, hanya 1,48% untuk belanja modal yang notabenenya alokasi untuk menyelesaikan masalah publik seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya,” tegasnya.

Minimnya belanja modal membuat banyak masalah berulang tak kunjung selesai. Padahal Sula kaya ikan dan kopra, tapi belum ada BUMD yang menaungi hasil produksi warga.

“Pemkab bisa pertimbangkan bentuk BUMD untuk serap hasil produksi warga. Dengan begini Pemkab mendukung dan berperan sebagai jaring pengaman karena beli dengan harga wajar. Warga keluhkan harga jual fluktuatif saat panen,” usulnya.

Isu lain yang ia sampaikan ke Pemkab: kebutuhan talud sungai, talud pantai, jembatan di beberapa titik, lahan warga yang tak bisa disertifikat karena masuk hutan lindung, dan penebangan ilegal di Pulau Mangoli.

Silaturahmi ke Pemkab, Respons Terbuka

Usai keliling desa, kebiasaan Dr. Graal adalah silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten. Di Sula, pertemuan dihadiri Wakil Bupati beserta jajaran. Di forum itu ia sampaikan seluruh koreksi warga yang jadi wewenang Pemkab.

“Di lapangan basudara sampaikan semua masalah. Meski saya awasi Pemerintah Pusat, tentu saya tak bisa tolak koreksi mereka atas Pemerintah Daerah. Karena itu setiap selesai keliling dengar basudara, saya harus jumpa Pemda dan sampaikan,” jelasnya.

“Respons Pemkab begitu terbuka menerima koreksi warga. Mereka berupaya menyelesaikan masalah basudara di Sula. Salah satunya dengan mengajukan berbagai proposal kebutuhan publik ke Pemprov dan Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Seruan: Mari Gabung Jurus

Dr. Graal menekankan penyelesaian masalah harus berjenjang sesuai kewenangan anggaran. “Jika Pemkab belum mampu sesuai tanggung jawabnya, ajukan proposal ke Pemprov. Lalu Pemprov harus kerjakan. Jika belum mampu, ajukan ke Pusat.”

“Mulut saya siap jadi speaker untuk suarakan kepentingan masyarakat Maluku Utara, termasuk Sula dan Mangoli yang selama ini cenderung diabaikan pembangunan infrastruktur pun SDM-nya. Jangan jadikan masalah daerah menjadi beban sendiri. Mari kita gabung jurus untuk intervensi bersama sesuai tanggung jawab masing-masing,” tutupnya.