DBH Tak Kunjung Dibayar, Pemprov Malut Dinilai Bohongi Pemda Halut 

TOBELO-pm.com, Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) sampai pada pekan terakhir 2022 tidak kunjung direalisasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut).

Hal itu kemudian mendapat sorotan dari sejumlah OKP di Halut. Pasalnya, Pemprov Malut dinilai membohongi Pemda Halut terkait realisasi DBH.

Dua OKP yakni DPD KNPI dan Pemuda Muhammadiyah Halut yang ikut prihatin terhadap sikap Pemprov Malut yang seolah mendiskriminasi Pemda Halut dengan tidak merealisasi DBH. Padahal, anggaran tersebut merupakan hak dari Pemda Halut.

Ketua DPD KNPI Halut, Mirzan Salim menyampaikan DBH sangat penting bagi pemda dalam membiayai proses pembangunan di sisa tahun anggaran 2022. Namun, disayangkan tidak direalisasi dengan alasan Pemerintah Pusat belum menyalurkan DBH Pemprov Malut.

“Anggaran DBH dari triwulan satu sampai triwulan tiga dengan nilai Rp42 miliar, baru Rp5 miliar direalisasi. Sementara Rp35 miliar belum juga direalisasi. Padahal kebutuhan Pemda Halut akhir tahun juga sangat bergantung pada realisasi DBH. Jadi Pemprov Malut ini sudah nyata membohongi Pemda Halut,” beber Mirzan, Selasa (27/12/2022).

Senada, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Halut, Zasman mengatakan, Pemprov Malut diduga sengaja menahan realisasi DBH. Sudah begitu Pemrov malah mengalihkan isu bahwa Pemerintah Pusat belum merelaisasi anggaran DBH Malut.

Menurutnya, alasan itu tidak rasional. Sebab, anggaran DBH kabupaten/kota tidak berkaitan dengan DBH Pemrov Malut dari Pemerintah Pusat.

“Pemrov Malut ini sangat mendiskriminasi Pemda Halut, karena tidak pernah merealisasi pelunasan DBH Pemda Halut,” jelasnya.

Terpisah, Kepala BKAD Halut, Mahmud Lasidji mengaku, bahwa mestinya Pemprov Malut sudah harus melunasi seluruh DBH.

Sebab, sejauh ini Pemda Halut sangat rutin menyetor anggaran ke Pemprov Malut. Selain itu, dalam merealisasi anggaran DBH kabupaten/kota, Pemprov Malut terkesan pilih kasih. Pasalnya, anggaran DBH milik Kabupaten Halsel dibayar rutin. Bahkan, sudah dilunaskan.

“Anggaran yang disetor Pemda Halut ke Pemrov Malut dikemanakan, sehingga sampai saat ini belum ada realisasi DBH,” tanya dia.