WEDA-PM.com, Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Halmahera Tengah, Asrul Alting memastikan akan memberikan sanksi bagi kader yang tidak taat terhadap perintah Partai.
Menurutnya, penegakan disiplin wajib diberikan kepada mereka yang tidak menjalankan instruksi partai dan perintah ketua umum Megawati Soekarno Putri, terutama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Tak ada ruang bagi kader PDIP yang mbalelo atau tidak tegak lurus mengikuti aturan partai dan perintah ketua umum Megawati Soekarno Putri,”kata Arsul Alting, Jumat (11/12/2020).
Asrul menegaskan, pihaknya akan mengusulkan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai untuk memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap kader partai yang tak tegak lurus dengan garis partai.
“Kader yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak boleh diberi ruang,”tegas ketua komisi I DPRD Halteng ini.
Asrul bilang, ketegasan seperti ini sudah berulang ulang kali diingatkan oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) Hasto. Hanya saja, ketegasan itu tidak diindahkan.
“Maka sudah pasti diberi sanksi. Ya pecat. Mau sanksi apalagi kalau sudah diingatkan tapi tidak juga memperhatikan dan melakukan perbuatan yang diluar dari kebijakan partai,”ungkap anggota DPRD tiga periode ini.
Dia menyatakan, seluruh kader di indonesia terlebih khusus di Maluku Utara (Malut) diinstruksikan agar bergotong royong mendukung dan memenangkan Pasangan Calon (Paslon) yang direkomendasikan PDI Perjuangan.
“Selaku kader partai wajib hukumnya untuk mengawal instruksi tersebut,”ungkapnya.
Asrul mengungkapkan, ada laporan yang diterima maupun bukti-bukti yang sudah dikantongi bahwa ada kader partai dari Halteng, secara terang-terangan bekerja demi memenangkan Paslon lain di Pilkada Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kemarin.
“Gaya dan cara seperti ini tidak dibenarkan oleh partai,”tandasnya.(msj/red)
Tinggalkan Balasan