poskomalut, Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi total sistem perkeretaapian nasional.
Desakan itu menguat buntut kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin, 27 April 2026.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan menyampaikan pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (28/4/2026), berisi tujuh catatan keras atas insiden yang terjadi pukul 20.50 WIB itu.
“Catatan Kelam”, PUKIS Desak Perombakan Besar
PUKIS menyebut insiden ini sebagai “catatan kelam sejarah perkeretaapian nasional”.
Mereka menuntut perombakan besar-besaran, termasuk mencopot pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan PT KCI demi kepentingan penyelidikan serta akuntabilitas publik.
Dukung KNKT, Kritik Efisiensi Anggaran
PUKIS mendukung KNKT bekerja transparan dan akuntabel menyelidiki penyebab kecelakaan. Apresiasi juga diberikan ke first responder dan regu penyelamat di lapangan.
Namun, PUKIS kembali mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja KNKT dan BASARNAS, serta memengaruhi aspek keselamatan transportasi.
Tuntut Pertanggungjawaban Hukum, Termasuk “Taksi Hijau”
Penyelidikan, kata PUKIS, tak boleh berhenti di aspek teknis-operasional. Harus menelusuri kemungkinan kesalahan atau kelalaian regulator, operator, serta pihak taksi hijau yang terlibat.
Sorot Efek Domino dan Lokasi Tak Steril
PUKIS menyoroti lemahnya manajemen keselamatan dan kedaruratan. Ada dua indikasi:
Efek Domino: Insiden berawal dari KRL ditabrak mobil taksi hijau di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur.
Kejadian itu diduga ganggu sistem, hingga terjadi tabrakan kedua antara Argo Bromo Anggrek dengan KRL lain di lintasan yang sama.
“Dua insiden berturut-turut menunjukkan kemungkinan korelasi. Sistem gagal melakukan containment, sehingga satu kejadian berujung dampak lebih luas,” kata Gibran.
Penyebab pasti masih tunggu KNKT: bisa faktor teknis, human error, atau keduanya.
Pada menit awal krusial, lokasi tak langsung disterilkan petugas. Terlihat kerumunan besar. Bahkan sejumlah akun medsos live streaming di TKP.
“Ini membahayakan dan bisa hambat pertolongan korban,” tegasnya.
Dorongan: Double-Double Track & Modernisasi Sinyal
PUKIS mendorong perbaikan infrastruktur nasional. Khusus Jabodetabek, yang mendesak:
Pembangunan jalur dwiganda (double-double track) untuk pisahkan jalur KRL dan KA Jarak Jauh, modernisasi sistem persinyalan dan penanganan perlintasan sebidang.
Kritik Raffi Ahmad Datangi Lokasi
PUKIS juga mengkritik hadirnya Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, ke lokasi kejadian.
“Kehadiran pejabat tidak berkapasitas, tidak berwenang, dan tidak berkepentingan menunjukkan kekacauan organisasi pemerintahan serta ketidakpahaman tugas fungsi. Berpotensi ganggu evakuasi,” tulis PUKIS.
PUKIS juga turut menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut.
Tinggalkan Balasan