poskomalut, Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi meninjau pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) atau pelabuhan Feri Bastiong Ternate, Maluku Utara, Rabu (17/12/2025).
Saat menginjakkan kaki di pelabuhan Feri Bastiong Ternate, Dudy langsung mengecek areal parkiran, jalur naik kapal feri, ruangan tunggu dan memberikan pengarahan kepada pegawai ASDP Ternate.
Dari pantauan jurnalis poskomalut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda maupuan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman tidak terlihat mendampingi Dudy saat kunjungan ke Bastiong.
Kunjungan Menhub ini untuk memastikan kelancaran kesiapan penyeberangan khusus kapal Feri jelang Natal 2025 dan tahun baru 2026.
Usai kunjungan, sejumlah jurnalis berupaya mewancarai Dudy. Namun, Dudy lebih irit bicara dan memerintahkan jurnalis untuk mewancarai Kepala KSOP Kelas II Ternate dan Kepala ASDP.
Dudy didampingi Dirjen Hubdat Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, Dirjen Hubla, Muhammad Masyhud, Dirjen Hubud, Ir. Lukman F. Laisa, Direktur Angkutan Jalan Dit Hubdat Rudi Irawan.
Kedatangan Menhub disambut General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate, Maluku Utara, Mushar Usman.
Pada kesempatan tersebut Kepala KSOP Kelas II Ternate, Rushan Muhammad menyampaikan pihaknya siap menjalankan pelayanan Nataru di Ternate.
“Kami laporkan ke Bapak Menteri ada 52 unit kapal siap operasi terdiri dari 17 kapal penyeberangan dan 5 kapal Pelni,” kata Rushan Muhammad di hadapan Menhub.
Ia menyatakan, dari kapal-kapal yang ada sudah dilakukan ram cek kesiapan kelayakan kapal. Selain itu, untuk kapal-kapal kecil yang melayani rute Ternate, Sofifi, Rum, Jailolo, Batang Dua, Sanana maupun Bitung juga sudah dilakukan pemeriksaan.
“Hal itu sejalan dengan perintah Pak Menteri kepada kapal-kapal harus dilakukan ram cek sebelum berlayar karena keselamatan merupakan hal utama,” bebernya.
Terpisah, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate, Mushar Usman mengaku, pihaknya sudah menyampaikan beberapa masukan langsung ke Menhub.
Sebab wilayah Maluku Utara ini terdiri dari ribuan pulau tentu akses yang menjangkau masih sangat minim dan itu belum terlayani.
“Keluhan ini sudah kami sampaikan ke Bapak Menteri soal status wilayah Maluku Utara,” kata Mushar Usman.
Mushar juga menyampaikan kelayakan armada, kiranya bisa oleh Kemenhub bisa digantikan dengan kapal lebih besar.
“Ini juga kami sampaikan ke Bapak Menteri agar bisa dievaluasi, sehingga ke depan bisa menggantikan kapal lebih besar guna menunjang pelayanan masyarakat,” katanya.
Senada, Kepala Balai Transportasi Darat Kelas II Provinsi Maluku Utara, Joko Kusnanto menyampaikan BTD sendiri akan selalu siap support terhadap layanan di lapangan.
“Kami siap jika ada penambahan kalaupun itu melihat kondisi banyak masyarakat, tentu kesiapan itu mulai dari penambahan trip, kapal pelabuhan semua pasti siap,” kata Joko.
Tinggalkan Balasan