160 Kepala SMA Terancam Tak Bisa Teken Pencairan Dana BOS

Kadikbud Malut, Jafar Hamisi

SOFIFI-PM.com,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Maluku Utara, mewajibkan kepala sekolah untuk memiliki Nomor Unit Kepala
Sekolah (NUKS). Jika tidak, kepala sekolah tidak bisa teken atau tanda tangan
ijazah siswa serta pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Kepala sekolah yang belum memiliki NUKS terancam tidak bisa tanda tangan
ijazah serta tidak bisa cairkam  dana
bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah," ungkap Plt Kadikbud
Malut Jafar Hamisi, pada wartawan kemarin.

Menurut dia, NUSK mulai diterapkan di tahun 2019 sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 tahun 2018
tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Penerapan NUKS dimulai tahun ini tetapi masih diberikan
toleransi hingga tahun 2020. Jika belum diterapkan tidak akan bisa
menandatangani, baik Ijazah maupun pencairan BOS."Kami akan berlakukan
tahun depan, untuk itu bagi Kepsek yang belum NUKS segera miliki dengan
melakukan pelatihan," katanya.

Saat ini kepala sekolah yang belum memiliki NUKS masih sebanyak 160 kepala sekolah. Pihaknya meminta kepala sekolah segera miliki. ”Total SMA sederajat di Provinsi Malut ini 400 lebih sekolah namun masih terdapat 160 Kepsek yang belum mempunyai NUKS,”bebernya. Kepsek yang belum memiliki NUKS wajib mengikuti diklat yang difasilitasi Kemendikbud. Pelatihannya terbatas karena sistem daring, tetapi kami terus berupaya agar seluruh sekolah di Provinsi Malut bisa memiliki NUKS,"ujarnya. (iel/red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko
Malut, edisi Selasa, 15 Oktober 2019, dengan judul ‘160 Kepsek SMA Terancam Tak Bisa
Teken Ijazah Siswa’

Komentar

Loading...