MOROTAI-PM, Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai menganggarkan dana senilai Rp 42,7 miliar untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Pulau Morotai. Rincian itu terdiri dari tiga item kegiatan, yakni penanganan kesehatan sebesar Rp 14,3 miliar lebih, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 24,2 miliar lebih dan penyediaan sosial safety net/jaringan pengaman sosial serta Dana Tak Terduga (DTT) senilai Rp 4 miliar.

Namun, anggaran itu ternyata diluar dari anggaran lainnya. Akibatnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai kembali meluruskan data yang diberikan oleh Pemda Morotai. Fadli Djaguna, salah satu anggota DPRD Morotai saat rapat dengan tim TAPD Pemda Morotai di Kantor DPRD kemarin mengatakan, selain dana yang bersumber dari SKPD maupun dana DTT, terdapat juga dan Dana Desa (DD) yang ditransfer senilai Rp 4,4 miliar. Selain itu dana yang bakal ditransfer pemerintah provinsi kepada Pemda Morotai sebesar Rp 10 miliar.

Melihat dana yang sangat besar itu ia mengusulkan kepada Pemda Morotai segera melakukan karantina wilayah. Sebab, model locksteril yang dilakukan oleh Pemda Morotai saat ini hanya menghambur hamburkan uang negara.

"Kita bicara penghematan anggaran, kita bicara efisiensi anggaran. Saya sarankan pemda harus menyurat ke pemkot dan daerah lain agar orang Morotai yang ada di luar dan mau pulang ke Morotau diberikan waktu 14 hari. Lewat 14 hari sekalipun orang Morotai tidak boleh ke Morotai. Setelah itu baru dilakukan karantina wilayah karena tidak ada jalur masuk orang masuk dan orang keluar. Yang ada cuman logistik itu jika kita bicara evisiensi anggaran,"cetus Fadli, di hadapan Sekda Morotai Muhammad M Kharie dan sejumlah pejabat lainnya kemarin.

Sebagai langkah ikhtiar, Pemda Morotai harus mengambil langkah seefisien mungkin karena jika hanya menggunakan metode locksteril sangat tidak efektif.

"Di Morotai alat pendeteksi belum ada. Saya khawatirkan kita hanya buat locksteril sampai lebaran orang bertumpukan  masuk itu lebih membahayakan. Saya ingatkan semua yang pakai masker ini kan takut virus corona termasuk pimpinan DPRD, kenapa kita tidak ambil kepastian langkah yang lebih jauh lebih urgen. Rp 47 miliar itu anggaran yang paling urgen loh,"terang Fadli.

Di hadapan tim anggaran Pemda Morotai, Fadli kembali memberikan penegasan segera dilakukan karantina wilayah, sehingga Morotai bisa bebas dari crona. "Kita harus buat karantina wilayah supaya tidak ada anggaran karantina, makanan dan sebagainya, baru bikin aturan jam kerja jam keluarnya biar locksterilnya jelas. Jangan sampai Rp 47 miliar itu hanya menangani orang keluar masuk saja, “ujarnya.

Sementara itu Sekda Muhammad Maaruf Kharie mengaku, soal aspirasi DPRD tengah dibahas oleh tim Satgas Covid 19. Ada perkiraan awal jumlah yang masuk akan menurun grafiknya, tapi ternyata naik diperkirakan puasa akan mengalami peningkatan.(Ota/red)