Oleh :  A. Malik Ibrahim

BAGAIMANA kita menjelaskan  esensi kegagalan dalam konteks pemikiran  Acemoglu dan Robinson terkait  Negara Gagal dan  implikasinya  pada Daerah, yang juga  gagal”? Tanya seorang  peserta dalam seri diskusi Toadora Studies di
Elang Café, Tugulufa Tidore, beberapa waktu silam.  

“Semua gara-gara politik”! Itulah jawaban sederhana yang disampaikan secara memikat oleh Acemoglu dan Robinson. “Gaya hidup yang wah, serakah mengeksploitasi alam dan maunya menang sendiri. Bagaimana kaum elite penguasa mengotak-atik peraturan demi kepentingannya sendiri dan mengorbankan orang banyak”.

Itulah testimoni Dani Rodrik, dari Kennedy Scool of Government Harvard University  atas buku   Daron Acemoglu dan James A. Robinson,  Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, (Mengapa Negara Gagal : Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan) terkait pertanyaan;  kenapa ada banyak daerah juga gagal untuk maju?

Bahwa
faktor sejarah dan geografi suatu negara tidak menentukan nasib negara
tersebut. “Katanya, kebijakan ekonomi suatu bangsa, tidak akan mencapai hasil
yang maksimal jika tidak diiringi dengan perubahan politik secara fundamental”.
Tidore, Ternate, Bacan, Ambon dan Banda adalah  gugusan kepulauan yang juga disinggung
Acemoglu dan Robinson sebagai kawasan ekstraktif rempah dan genosida. Berbagai
institusi ekstraktif yang diciptakan Belanda telah turut melahirkan
keterbelakangan bangsa Maluku dan Maluku Utara hingga saat ini,  (lihat Bab 9, Pertumbuhan yang Pupus di Tengah
Jalan, hal 283-289).

Acemoglu
dan Robinson menulis : “…Countries become
failed states not because of their geography or their culture, but because of
the legacy of extractive institutions, which concentrate power and wealth in
the hands of those controlling the state, opening the way for unrest, strife,
and civil war” (Negara menjadi gagal tidak disebabkan karena geografi dan
kebudayaan, akan tetapi karena warisan institusi ekstraktif yang memusatkan
kekuasaan dan kekayaan pada tangan kelompok elit penguasa yang memicu keresahan
pemberontakan , dan perang saudara” (Hal.376).

Di
daerah euforia dan ekspektasi politik
kita tidak menjadi brain-drain intelektual,
 tapi justru menjadi anti-demokrasi. Kita menyaksikan elite-elite di daerah bak raja
yang menguatkan kekuasaannya sekedar untuk kepentingan jangka pendek. Daerah
berada dalam sebuah krisis yang sangat kritis – di mana tabiat penguasa-penguasanya
cenderung mengekslusi kebijakan ekonomi ke kepentingan institusi ekstraktif.

Banyak
pertanyaan yang muncul di benak  kedua
penulis. Mengapa tak satupun elite di daerah yang memperkirakan kegagalan ini?
Apakh krisis ini terutama  dibawah oleh
sesuatu yang ada di daerah, atau justru berasal dari luar? Seperti apa,
masa-masa sebelumnya yang membawa benih-benih terjadinya daerah gagal? Ataukah
ini semacam interupsi – yang mengingatkan kita akan berakhirnya suatu era
kekuasaan? Setidaknya ada pelajaran yang dapat dipetik dari ramalan ini; bahwa
ekonomi politik yang esktraktif akan menuju kehancuran dan berakhir dengan
sedih, meski dibungkus dengan dalil  pembangunan.

Mulai
dari debat calon Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota selalu diimbuhi
perdebatan dan  janji menghapus
ketimpangan. Dan ukuran  yang dianggap paling
inklusif adalah Indeks Gini. Bahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah saat
ini secara eksplisit memuat target bagaimana mengakomodasi dinamika pendapatan
dalam masyarakat secara akurat.  Tapi,
benarkah sesederhana itu akar penyebabnya?

Fakta
menyebutkan,  dari  observasi Acemoglu dan Robinson, “bahwa institusi
politik-ekonomi suatu negaralah (daerah) yang menjadi penentu. Negara atau
daerah yang institusi politik-ekonominya bersifat inklusif, cenderung
berpotensi untuk menjadi negara kaya. Sementara itu, Negara atau daerah yang
institusi politik-ekonominya bersifat ekstraktif, cenderung tinggal menunggu
waktu terseret ke dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan mengarah
menjadi negara gagal”.

Jalan sejarah politik kesengsaraan, seperti institusi ekstraktif dengan segala aksesorisnya hanyalah sebuah “hasil” dan bukan “sebab”. Dari watak elit yang ekstraktif, kita akan digiring dalam suatu sistem diktatorial. Malah, ia seperti punya kecenderungan berakhir dengan menguatnya negara dan otoritarianisme.

Pemenang Nobel ekonomi  Kenneth Arrow pernah menulis sebuah pembuktian matematis yang begitu monumental tentang benevolent dictator atau “diktaor baik hati” lewat teorema imposibilitynya. Di situ kita bisa memahami  preferensi individu tentang demokrasi dengan segala variasinya. Terutama dalam transaksi sosial-ekonomi dan menentukan apa yang baik dan buruk bagi banyak orang.

Lalu apa relevansinya dengan daerah gagal? Kita tidak bisa berkata tidak pada politik ekstraktif, karena itulah pasar dominan yang begitu bermanfaat bagi masyarakat. Ini harga sebuah demokrasi yang mewarnai politik kita hari ini.

Melalui saringan asap neoliberakisme – dan lagi-lagi atas nama pembangunan daerah mengalami pertumbuhan semu. Yang ada hanyalah sebuah upaya mempertahankan legitimasi pemerintah – pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah, diikuti oleh biaya politik dan ekonomi yang paling murah. Daerah menjadi wilayah jual beli kekuasaan, digunakan dan didistribusikan dan karena itu menjadi wilayah pertarungan politik.

Sistem
politik ekologi di daerah juga mengalami ketercerabutan ekonomi dari  komunitas asal, dan berubah nilai menjadi
kekuatan kapitalis – sarat dengan persekutuan ekstraktif. Hiruk-pikuk politik
domestik saat ini membuat daerah semakin terpinggir.  Apakah ini  
warisan  sejarah di masa lalu,
kawasan kepulauan Papua, Maluku dan Maluku Utara, dengan  lautnya hanya 
 dianggap sebagai faktor pembatas
dan pemisah. Maka muncul dikotomi antara orang Pusat dan orang daerah, budaya
daerah  dan budaya nasional atau
kepentingan pusat dan kepentingan daerah?

Kredo
NKRI harga mati. Ternyata cuma sebuah ungkapan romantisme. Dan kita hanya
diingatkan pada satu hal : betapa mahalnya persatuan itu. Selama pemerintahan
Orde Baru, dan bahkan di era reformasi; Daerah tidak pernah  diposisikan sebagai faktor penting dalam
proses politik dan pemerintahan. Daerah tetap terposisikan sebagai nonfaktor -
dipinggirkan. Di sini kita bisa melihat betapa kuatnya  intervensi pemerintah pusat terhadap
pengelolaan sumberdaya alam oleh institusi ekstraktif. Rakyat selalu menjadi
korban kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan. Kisah perusahaan tambang adalah
satu contoh dari praktek ekstraktif tanpa moral
incentives, yang nota bene menjadi
pengisi pundi-pundi kekuasaan elite pemerintah pusat.

Kalau memang demikian, bagaimana daerah harus bersikap? Semua ini gara-gara politik kekuasaan. Kekuaasan menjadi begitu sakral, tidak bisa disentuh, tidak bisa salah, apalagi disalahkan. Daerah hanya dimanfaatkan untuk memberi legitimasi atas pertumbuhan ekonomi semu.

Kapitalisme memang mengalami transformasi; dan aksesorinya adalah praktek ekstraktif. Karena itu, sumberdaya alam menjadi daya tarik untuk menjadi pertukaran kepentingan politik. Inilah kesimpulan saya tentang tesis negara atau daerah  gagal. Ujungnya juga sangat tergantung pada gaya kepemimpinan. Tapi orang akan mengatakan sebagai satuan politik dan geografis – kepemimpinan yang baik pun akan  terjebak pada praktek ekstraktif  akibat godaan kekuasaan yang dimilikinya. Hanya satu jalan, mengakhiri institusi ekstraktif, pilihannya cuma pada kepemimpinan inklusif. (*)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko
Malut, edisi Senin 07 Oktober 2019