Hubungan Bupati dan Ketua DPRD Retak, Orang Dekat Janlis Dinonjob

Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery (kanan), Ketua DRPD Halut, Janlis G Kitong (kiri).

TOBELO-pm.com, Hubungan antara Bupati Halmahera Utara (Halut) Ir. Frans Manery dan Ketua DPRD Janlis G Kitong mulai retak.

Itu setelah Bupati Frans menggunakan hak progratifnya untuk memutasi anak sulung Ketua DPRD Halut dari jabatan sebagai Kepala Puskesmas Tobelo Barat.

Padahal hubungan kedua pimpinan awalnya sangat harmonis sejak tahun 2020 sampai 2022. Bahkan, hubungan kerja pun terjalin sangat baik antara pemeritah kabupaten dengan lembaga DPRD Halut.

Sayangnya keharmonisan itu retak karena Frans menilai Janlis terkesan mencampuri kewenangan bupati dan memicu kekesalah bupati dua periode itu.

Puncak kekesalan Frans itu diungkapkan saat melantik enam pejabat eselon II di Kantor Bupati Halut, Senin 16 Januari kemarin.

"Bupati punya kewenangan progratif tidak boleh ada yang dari luar birokrasi, kemudian mengintrevensi kewenangan saya. Orang tidak ada faedah kemudian mengatur atur kami," singgung Frans dengan nada kesal.

Frans dengan nada keras menyinggung kendali pemerintahan berada di kantor bupati bukan di instansi lain.

"Saya tegaskan kendali birokrasi dan pemerintahan itu berada di kantor bupati, bukan di instansi lain. Dan, saya ingatkan jika ada yang menyuruh staf dan kepala dinas mengubah APBD telah dibahas DPR dan bupati, maka saya tidak akan segan-segan memcat mereka dalam hitunga detik," tegas Frans.

Dimutasinya anak sulung Ketua DPRD rupanya mengundang reaksi dari masyarakat di Kecamatan Tobelo Barat dengan memblokade kantor puskesmas.

Unjuk rasa penolakan mutasi anak sulung Ketua DPRD dari Kepala Puskesmas Tobelo dilakukan setelah Bupati Halut menerbitkan surat keputusan (SK) pembatalan pergantian nomor: 821.2/94/BKDPSDA/KEP/PD/2023 tentang pemberhentian dan pemindahan Kepala Puskesmas Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.

Koordinator lapangan aksi Dekhy Ice, mengatakan berdasarkan kajian dan dugaan pihaknya bahwa SK mutasi Kepala Puskesmas Kusuri tertanggal 9 Januari 2023 tidak memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan, melainkan dugaan kuat kepentingan politik Bupati Halut menjelang Pileg dan Pilkada 2024 mendatang.

“Kami perlu mengingatkan bahwa Bupati Halut mestinya tidak keliru dan lebih bijaksana dalam menata birokrasi Halut. Terlebihnya di bidang kesehatan terkait keputusan untuk pemberhentian dan pemindahan Kepala Puskesmas Kusuri,” ujarnya.

Keputusan roling Kapus Kusuri ini menurutnya, terindikasi politis, karena sesuai hasil penelusuran, ternyata Aksandri Kitong yang merupakan anak sulung Ketua DPRD sendiri baru 3 bulan menjalankan tugas sebagai Kapus sesuai SK Bupati Halut nomor: 821.2/158/BKD.PSA/KEP/PD/2022 tertanggal 01 November 2022.

“Keputusan Bupati Halut terkait dengan SK mutasi tertanggal 09 Januari 2023, bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Di mana pada BKN nomor 5 Tahun 2019 Bab I pasal 2 poin (4) menyebutkan bahwa mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 tahun untuk itu,”ujarnya.

Informasi diterima media ini, dampak dari hubungan retak kedua pimpinan itu membuat sejumlah kepala OPD yang diduga kuat mempunyai kedekatan dengan Ketua DPRD Halut terpaksa dinonjobkan, diantaranya Kepala Dinas Infokom, Deky Tawaris, dan Kepala Dinas Pertanian, Daud.

Komentar

Loading...